Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 12 Maret 2026
LIVE

Aktivis GPBB Desak DPRD Tindaklanjuti Dugaan Korupsi di Dinas Sosial Batubara

- Rabu, 03 Oktober 2018 18:18 WIB
465 view
Batubara (SIB) -Dugaan korupsi di Dinas Sosial Batubara yang merugikan keuangan negara dan telah dilaporkan elemen masyarakat ke DPRD beberapa waktu lalu, kembali dipertanyakan.

"Sudah satu bulan kasus tersebut kami laporkan ke DPRD, namun sampai sekarang belum diketahui hasilnya dan kami minta persoalan ini dibawa ke ranah hukum," ujar R Sinaga didampingi Amirsyah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Batubara Bersih (GPBB) kepada SIB, Selasa (2/10) di Limapuluh.

Menurutnya, ada beberapa point dugaan korupsi di Dinas Sosial Batubara yang mereka sampaikan melalui aksi unjuk rasa di DPRD beberapa waktu lalu di antaranya dugaan korupsi dana TPP yang dicairkan atas nama oknum ASN, padahal diketahui oknum tersebut menjalani hukuman di Rutan Tanjunggusta terkait kasus korupsi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprovsu. Oknum ASN itu sudah tidak bertugas terhitung 22 Agustus 2017 sampai saat ini, karena menjadi terpidana kasus korupsi," katanya.

Anggota Komisi C DPRD Batubara Amat Mukhtas saat dihubungi SIB mengatakan, pihaknya telah memanggil Kadis Sosial Bahrumsyah dan meminta agar memberi jawaban tertulis kepada dewan. Sebab, bukan hanya soal dana TPP yang dilaporkan, namun ada beberapa poin dugaan korupsi di dinas yang sama.

Menurut Amat, terkait jawaban tertulis dari Dinsos, akan ditanyakan kepada pimpinan komisi. Sebab sampai sekarang pihaknya belum ada menerima jawaban secara tertulis tersebut.

"Memang dalam pertemuan yang turut dihadiri Bendahara Dinsos, terungkap adanya pencairan dana TPP oknum Sekretaris Dinsos tersebut padahal yang bersangkutan sedang di dalam penjara," katanya.

Amat Mukhtas yang merupakan politisi PKS itu mengaku akan mempertanyakan jawaban tertulis tersebut kepada pimpinan Komisi C dan akan menindaklanjuti persoalan tersebut sampai tuntas.

Sebagaimana diketahui, LSM GPBB Batubara melaporkan adanya dugaan penyimpangan dana pendampingan Program Keluarga Harapan sebesar Rp 417.220.000, Verifikasi dan Validasi Basis Data terpadu Rp 208.400.000, belanja ATK senilai Rp 48.000.000. Kemudian dana pembinaan kepada masyarakat korban bencana Rp 59.700.080 yang seluruhnya bersumber dari APBD 2017/2018.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Batubara Bahrumsyah saat hendak ditemui SIB untuk konfirmasi di kantornya, Selasa (2/10), sedang tidak berada di tempat. Saat dihubungi lewat telepon juga belum berhasil. (E11/q)
SHARE:
Tags
aktivis gpbb desak dprd tindaklanjuti dugaan korupsi di dinas sosial batubara
komentar
beritaTerbaru