Medan (SIB)
Film dokumenter Perang Batak Raja Sisingamangaraja XII telah diputar di Universitas Syah Kuala Aceh bulan lalu, dihadiri banyak tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan civitas akademika universitas, mahasiswa dan masyarakat. Mereka sangat terharu, karena banyak yang baru mengetahui ada “benang merah†antara Aceh dan Batak lewat perjuangan Raja Sisingamangaraja XII.
“Mereka ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana hubungan Aceh dengan Batak. Karena pada perang Batak, 120 “Ulee Balang†(panglima di masa Kesultanan Aceh), selama 30 tahun ikut membantu perjuangan Raja Sisingamangaraja XII, 40 orang di antaranya gugur dalam pertempuran melawan Belanda,†kata penggagas film dokumenter ini Brigjen TNI Purn Tarida Sinambela kepada wartawan, Sabtu (20/3).
Melalui film dokumenter ini kata Tarida Sinambela, dirajut kembali persaudaraan antara Batak dengan Aceh. Terlebih para pemuda Aceh yang baru saja mengetahui sejarah perjuangan tersebut setelah menyaksikan film dokumenter. Ini masih dokumen drama film yang menjadi cikal bakal film layar lebar. Kalau sudah layar lebar, lokasi syutingnya akan ada di Aceh begitu juga pemainnya. “Dokumenter ini diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Sumut, Pemprov Aceh dan Pemkab Humbahas,†terangnya.
Film dokumenter ini juga sudah ditayangkan bulan Pebruari lalu di Medan disaksikan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang ikut mendukung film dokumenter ini menjadi layar lebar, kemudian sepekan lalu diputar di Banda Aceh. Dari Kementerian mendukung total mulai dari syuting, produksi sampai penayangan dan biaya perjalanan kru, pemain serta penggagas dan rencana layar lebar setelah Covid-19 berakhir. Dokumenter ini juga akan dibawa ke Belanda dan Belgia. Kenapa Belgia, ternyata Kapten Kristoffel yang menembak Raja Sisingamangaraja XII adalah tentara bayaran dari Belgia yang disewa Belanda.
Penayangan terakhir, Jumat (13/3) di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Tapi sebelumnya, Senin (16/3) lalu ditayangkan di Kecamatan Baktiraja, Bakara. Ratusan masyarakat begitu antusias menyaksikannya, banyak yang ingin menyaksikan tapi dibatasi untuk menghindari penularan Covid. Usai penayangan, Sekda Humbahas Tonny Sihombing yang hadir mengajak masyarakat berdialog. Pada kesempatan itu, Pemkab dan penggagas berharap besar, keluarga Raja Sisingamangaraja I-XII mau menyerahkan situs-situs peninggalan Raja kepada pemerintah. Karena ada niat Pemkab membuat semua situs-situs tersebut jadi cagar budaya.
“Kami dari pengurus Pomparan Si Raja Oloan dan Pemkab Humbahas, berharap agar keturunan Raja Sisingamangaraja jangan khawatir jadi tersingkir dari situs-situs itu jika itu dikelola pemerintah karena pemerintah akan mengurusnya dengan baik dan para keturunan Raja Sisingamangaraja bisa ikut menikmati hasilnya, sedangkan pemerintah juga mendapat PAD dari kunjungan wisata sejarah. Kami juga berharap Pemkab Humbahas tetap sabar membujuk keluarga Raja Sisingamangaraja dan masyarakat setempat. Karena sebagai pimpinan daerah diyakini mampu meyakinkan keluarga Raja Sisingamangaraja bahwa semua itu untuk kemajuan Humbahas Kecamatan Baktiraja khususnya kehidupan yang lebih baik bagi para keturunan Raja Sisingamangaraja,†terangnya.
Dikatakan Tarida, banyak situs-situs Raja Sisingamangaraja I sampai XII di Bakara Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). Seperti istana Raja Sisingamangaraja, kayunya sudah lapuk. Ada batu Si Ungkap-ungkapon, tempat Raja Sisingamangaraja untuk menentukan, kapan waktu paling baik untuk bercocok tanam. Kemudian pohon hariara tungkot, jika daunnya berguguran, akan ada terjadi hal-hal tidak diinginkan. Kondisinya sudah mulai busuk batangnya, tapi pohon itu sudah dicagarbudakan.
“Ada juga aek sipangolu, keyakinan orang Batak jika diminum penyakit yang diderita akan sembuh. Tapi berdasarkan berbagai penelitian, aek sipangolu itu mengandung antibiotik, tapi semua kondisinya sudah tidak terawat lagi, sehingga para perantau sudah kurang semangat melihat situs-situs itu,†ucap Tarida.
Apalagi, lanjut Tarida, sudah dinyatakan pemerintah pusat bahwa pembangunan daerah kawasan Danau Toba, 30 persennya dikelola oleh Badan Otoritas Danau Toba (BODT). “Untuk itulah, kami berharap pihak Pemkab supaya tidak jemu-jemu membujuk keluarga keturunan Raja Sisingamangaraja agar mau menyerahkan semua situs-situs itu kepada pemerintah. Kepada keluarga keturunan RajaSisingamangaraja, kami sangat berharap mau menyerahkannya untuk dikelola pemerintah menjadi cagar budaya, agar lebih terawat, menghasilkan pemasukan daerah dan keluarga serta demi mewujudkan Humbahas menjadi kabupaten sejarah dan budaya,†harapnya.(A8/d)
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
