Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 27 September 2025

Harga Pupuk Naik, Petani Simalungun Demo ke Kantor Gubernur Sumut

* Mafia Tanah di Simalungun Diminta Ditangkap
Redaksi - Rabu, 02 Maret 2022 13:21 WIB
1.580 view
Harga Pupuk Naik, Petani Simalungun Demo ke Kantor Gubernur Sumut
(Foto SIB/Danres Saragih)
PETANI: Puluhan petani dari Simalungun menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (1/3). Massa menuntut Gubernur Edy Rahmayadi segera mengatasi tingginya harga pupuk subsidi dan menangkap mafia tanah di
Medan (SIB)
Tingginya harga pupuk bersubsidi membuat para petani di Kabupaten Simalungun melakukan aksi damai ke Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Medan, Selasa (1/3) siang.

Massa datang dari Simalungun mengendarai angkutan umum dan mengusung beberapa spanduk bertuliskan tuntutan kepada pemerintah atas mahalnya harga pupuk subsidi dan maraknya mafia tanah.

Ketua Kelompok Tani Ombudsman, Lipen Simanjuntak dalam orasinya mendesak Gubernur Sumut dan Polda Sumut segera turun tangan mengusut tuntas kenaikan harga pupuk subsidi dan kelangkaan pupuk di Simalungun.

Dijelaskannya, untuk tebus Rencana Defenitip Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) sekira Rp2 juta hingga Rp1,5 juta per RDKK dari koordinator pertanian unit UPT kecamatan. Ada lagi biaya teken kontrak Surat Perjanjian Jual Beli (SPKB) senilai Rp2,5 juta per satu jenis Urea dan Phonska dan biaya lainnya.

Ironisnya kata Lipen setiap petani ke kios pupuk selalu dibilang tidak masuk RDKK. Tetapi apabila dibeli dengan harga Rp200 ribu/zak, pupuk selalu tersedia. Sesuai harga HET Urea Rp112.500/zak, tetapi kenyataan di lapangan dijual Rp140.000/zak.

Selain itu, kata Lipen, ada sebanyak 200 ton bantuan bibit jagung dan 250 ton bibit kacang kedelai yang ditujukan peruntukannya bagi petani di daerah Kabupaten Simalungun, namun ironisnya 1 kg pun tidak pernah ditanam petani di area pertaniannya.

Karena itu dia mengancam bila 20 hari tak bisa dituntaskan harga pupuk subsidi, maka para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Ombudsman akan berangkat ke Jakarta dan akan menjumpai Presiden RI, Menteri Pertanian dan Kementerian BPN.

Minta Tangkap Mafia Tanah
Para petani juga meneriakkan pihak berwajib dan Gubernur Sumut untuk segera mengusut serta menangkap oknum mafia tanah yang semena-mena telah menggarap lahan warga seluas 126,59 hektar di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari, Pematangsiantar yang sudah diduduki masyarakat 18 tahun lebih.

Ketua Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi) Donal Sihombing dalam orasinya meminta kepada Kapolda Sumut agar menangkap oknum RP yang merupakan mafia tanah yang melakukan okupasi perkampungan warga di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Pematangsiantar yang sudah diduduki selama 18 tahun.

"Kami minta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memperhatikan penderitaan kami selaku rakyat, karena kami sudah tinggal di kampung 18 tahun tetapi ada saja selalu yang mengganggu kami. Kami minta RP segera ditangkap dan diproses secara hukum," katanya.

Setelah 1 jam melakukan aksi, aksi massa akhirnya ditemui Perwakilan Pemprov Sumut Aulia Samosir dan berjanji akan menyampaikan tuntutan petani Simalungun tersebut ke Gubernur Sumut dan segera turun melihat langsung keluhan warga petani itu.

"Tuntutan ini akan kami sampaikan kepada Gubernur dan segera turun ke lapangan, melihat berapa sebenarnya pupuk subsidi yang didistribusikan ke petani di Simalungun. Juga kepada masyarakat yang selalu ada memprovokasi lahan mereka agar dapat dikoordinasi dan ditangani pihak Polda Sumut," katanya.

Aksi damai petani Kabupaten Simalungun itu diwarnai penaburan bibit jagung dan bibit kedelai di depan pintu masuk Kantor Gubernur dan mendapat penjagaan dari petugas Satpol PP dan polisi. (A13/d)


Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
Pemkab Karo Wujudkan UHC Prioritas

Pemkab Karo Wujudkan UHC Prioritas

Karo(harianSIB.com)adsensePemerintah Kabupaten Karo secara resmi mengumumkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dengan