Kaum Milenial Harus Peka Menuju Pemilu 2024

Simalungun (SIB)

Menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang, Ketua Panwaslu Sidamanik Harianto Girsang SPd mengatakan kaum milenial harus peka untuk mengetahui lebih jauh rekam jejak para calon pemimpin masa yang akan datang, katanya saat bincang-bincang dengan SIB, Selasa (23/5) di kantornya.

Menurutnya, saat ini tahapan demi tahapan pemilu sedang berlangsung. Di tahun politik ini, kaum milenial saat ini sudah saatnya berpikir lebih jauh mewujudkan bangsa Indonesia jaya dan sejahtera melalui pemilu 2024 mendatang.

Menjelang pesta demokrasi pemilu, sering kali berhembus isu-isu sensitive dari orang tak bertanggungjawab dengan penyebaraan berita hoaks.

Karena itu, Harianto mengajak agar kaum milenial tidak mudah termakan berita-berita hoaks yang menyesatkan, isu SARA dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial yang tujuannya membuat kekacauan dan memecah belah masyarakat.

Masa sekarang ini kaum milenial harus bisa menyaring informasi yang diterimanya, tidak serta merta meyakini dan menyebarluaskan informasi tanpa mencari tahu kebenarannya. Karena situasi tersebut akan dimanfaatkan untuk black campaign oleh beberapa pihak. Itu sebabnya, kaum milienial harus bijak, dalam menyikapi informasi baru sebagai konsumsi publik, katanya.

Selain itu, peran aktif kaum milenial sangat diharapkan lebih intens dalam upaya menangkal isu-isu sensitive yang tujuannya untuk lebih mencerahkan keakuratan informasi yang sampai ke masyarakat.

Informasi yang benar dan akurat dilengkapi data, sesungguhnya perlu disampaikan kepada masyarakat, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, peranan kaum milenial juga berkaitan dengan daerah Kabupaten Simalungun yang memiliki keberagaman agama, budaya dan adat, dalam menjaga informasi kekinian terkait pesta demokrasi pemilu 2024 dengan tujuan agar kerukunan antar umat beragama, budaya dan adat, dapat terwujud.

Kaum milenial juga harus dapat mengasah kemampuan untuk berpikir kritis ketika ada penyimpangan atau dugaan pelanggaran pemilu, sehingga adanya perbaikan pada titik yang salah, baik itu pada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, peserta perseorangan atau caleg dan pemilih yang berkepastian hukum. Dengan begitu pesta demokrasi pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas bisa terwujud, ungkapnya.(D10/r)