Pj Wali Kota Tebingtinggi Sampaikan Capaian Kerja ke Mendagri

Tebingtinggi (harianSIB.com)
Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani MSi menyampaikan capaian kinerja triwulan IV, di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (15/4/2024).

Evaluasi ini dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota.

Dalam evaluasi tersebut, Pj. Wali Kota Tebingtinggi mengungkapkan rasa syukur atas hasil evaluasi kinerja yang telah diterima dengan baik oleh Tim Evaluator dari Kemendagri.

Syarmadani menjelaskan capaian kinerja yang telah dilakukan pada 10 indikator dan langkah konkretnya. Ke-10 indikator tersebut yakni, inflasi, stunting, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Untuk indikator inflasi, lanjutnya, Tebingtinggi merujuk pada inflasi Kota Pematangsiantar yang merupakan Kota IHK (Indeks Harga Konsumen). Pada Maret 2024 sebesar 0,61%, April 0,34% dan inflasi tahun ke tahun bulan Maret sebesar 3,84 persen (di bulan April 2,98 %).

Indikator stunting, berdasarkan data SSGI dan SKI pada 2022, prevalensi balita stunting Tebingtinggi sebesar 19,60 persen. Sedangkan pada 2023 turun cukup signifikan yaitu sebesar 10,40 persen.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan terkait penurunan angka stunting adalah pendampingan keluarga berpotensi stunting, pelaksanaan minilokakarya tingkat kecamatan, pelaksanaan evaluasi pelaporan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, pemberian makanan tambahan lokal, pemberian susu untuk balita stunting (Program BAAS), SK Donatur BAAS.

Kemudian, berbagi paket gizi dari PLN, pembuatan sanitasi dan pembangunan WC dan pemberian tablet tambah darah kepada siswa SMPN 5 Tebingtinggi

Indikator BUMD, disampaikan Syarmadani, Tebingtinggi memiliki 2 BUMD sehat, yakni PDAM Tirta Bulian dan PT. Bank Sumut.

"Kota Tebingtinggi tidak memiliki BUMD yang tidak sehat," katanya.

Selanjutnya, indikator layanan publik, dikatakannya Pemerintah Kota Tebingtinggi terus berupaya memberikan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

Sejalan hal itu, Pj. Wali Kota telah mengeluarkan Keputusan Wali Kota Tebingtinggi Nomor 503/1905 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik dan telah disahkan pada 13 November 2023.

"Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan SOP terpadu seluruh pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Tebingtinggi," katanya

Kemudian, indikator pengangguran, dijelaskannya data pengangguran terbuka Kota Tebingtinggi pada 2023 sebesar 6,24 persen.

"Langkah konkret yang akan dilakukan dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah melaksanakan pelatihan keterampilan melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tebingtinggi," ujarnya.

Selanjutnya, indikator kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Data Keputusan Walikota Nomor: 460/942 Tahun 2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tebingtinggi Tahun 2024, dari total 5 kecamatan dan 35 lelurahan di Tebingtinggi per 31 Maret 2024, terdapat 12.294 jiwa penduduk miskin.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yakni, penetapan Keputusan Wali Kota Tebingtinggi Nomor 100.3.3.3/147 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Tebingtinggi tahun 2024. Dan, koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.

Indikator kesehatan, disebutkan, jumlah total tenaga kesehatan yang ada di Tebingtinggi sebanyak 752 orang dan 1.030 sarana prasana kesehatan.

Terkait indikator penyerapan anggaran, Syarmadani menjelaskan, dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD, telah disampaikan surat edaran kepada SKPD. Dalam surat edaran itu menyebutkan, SKPD segera mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa.

Lalu, segera menyiapkan kelengkapan administrasi dan legalitas untuk pelaku pengadaan barang/jasa SKPD, serta menyusun rencana/target penyerapan anggaran.

"Selanjutnya, Pemerintah Kota Tebingtinggi membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pemerintah Tebingtinggi, yang salah satu tugas pentingnya melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran dan realisasi fisik program dan kegiatan SKPD," jelasnya.

Indikator unggulan dijelaskan selama dirinya menjabat Pj Wali Kota Tebingtinggi, kegiatan unggulannya adalah wisata Kampung Bajenis dan kuliner pasar kreatif.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk inovasi kegiatan unggulan, sambungnya, yakni dukungan melalui kegiatan dan pembangunan sarana prasarana di lokasi, dukungan dalam mencari investor untuk kemajuan inovasi ini ke depan.

Dan indikator perizinan, dipaparkannya, jumlah perizinan yang telah ditetapkan periode 1 Januari sampai 31 Maret 2024, NIB sebanyak 1.443 dan jumlah proyek 1.997.

Dengan upaya yang telah dilakukan untuk kemudahan perizinan, ujarnya, sejak berlakunya Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pelayanan perizinan dan non perizinan tidak dikenakan tarif/ biaya kecuali ketentuan retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

"Upaya lainnya menyiapkan informasi yang gampang diakses, sederhana dan tidak membingungkan masyarakat terkait perizinan serta menjaga mutu pelayanan di Mall Pelayanan Publik dalam kemudahan perizinan yang dapat dibuktikan melalui skor penilaian Mall Pelayanan Publik dari MenpanRB," jelasnya.

Turut mendampingi Syarmadani, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi H. Kamlan Musyid, serta sejumlah kepala dinas di Pemko Tebingtinggi. (**)