Dugaan Korupsi Gedung Balei Merah Putih Pematangsiantar, 90 Saksi Sudah Diminta Keterangan

Pematangsiantar (harianSIB.com)
Proses penanganan kasus dugaan korupsi di wilayah Kota Pematangsiantar sepertinya begitu memakan waktu lama ditangani aparat penegak hukum.

Salah satunya proses penanganan kasus dugaan korupsi gedung Balei Merah Putih milik badan usaha milik negara (BUMN) yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Sesuai informasi, penanganan kasus dugaan korupsi gedung Telkom Balei Merah Putih ini sudah ditangani kejaksaan hampir satu tahun lamanya.

Terkait hal tersebut, Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar Symon Sihombing saat dimintai tanggapan harianSIB.com di ruang kerjanya, Selasa (21/5/2024), mengatakan penanganan kasus ini memang memakan waktu cukup lama, karena waktu memulai penanganan kasus ini banyak cabang-cabangnya serta pemeriksaan semua pihak.

Dikatakan dia, pihaknya telah melakukan investigasi lapangan soal penanganan kasus dugaan korupsi di gedung Balei Merah Putih Kota Pematangsiantar, akhir bulan Mei 2024 ini kerugian negara sudah diketahui hasilnya dan sudah koordinasi dengan bagian auditor.

Menurut dia, sesuai dengan apa yang kita duga berkaitan kerugian negara dalam kasus yang kita tangani di gedung Balei Merah Putih ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Saat ditanya kenapa proses penanganan kasus korupsi ini agak lama ditangani kejaksaan ? Symon mengakui, memang dalam penanganan korupsi ini tidak gampang karena kita harus menunggu.

"Sebenarnya kita sudah selesai memeriksa saksi-saksi sekitar 90 orang telah selesai diperiksa. Tetapi untuk mengumumkan calon tersangka dalam kasus korupsi kan harus ada kerugian negara dari hasil auditor. Disini kita kejaksaan masih menunggu hasilnya dan juga ahli yang kita hadirkan bukan hanya satu. Ada sekitar 4 ahli nanti kita turunkan untuk menghitung kerugian negara," ungkapnya.

Lanjut dia menerangkan, laporan yang didapat bahwa IMB yang diberikan perizinan pada waktu itu dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota (Perwa) No 1 tahun 2014 tentang IMB itu sendiri.

Untuk itu kami meminta bersabar dan berharap sebenarnya paling lambat awal bulan Juni 2024 mendatang dalam penanganan kasus ini sudah menetapkan calon tersangka. Sekali lagi calon menetapkan tersangka sudah pasti ada berapa jumlah kerugian negara." Itu memang kami kejar dan mudah-mudahan akan dirilis. Kami juga sadar dalam penanganan kasus ini agak lama. Bahkan sudah banyak yang menanyakan, termasuk media dan masyarakat," sebutnya.

Saat disinggung lagi apa sebenarnya kendala dalam penanganan kasus ini sehingga berlarut-larut? Symon menegaskan kendala sebenarnya tidak ada, hanya saja masalah teknis dalam hal kita menunggu hasil auditor dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Bagi kami kalau memang sudah ada hasil auditor kerugian negara dan rilis serta pemeriksaan saksi-saksi, baik ahli sudah diperiksa siapa yang bertanggung jawab kita tinggal menetapkan calon tersangka," bebernya.

Ketika ditanya soal limit waktu penyelesaian kasus penanganan korupsi di kejaksaan? Symon menambahkan soal limit waktu (durasi) tidak ada dan kami hanya sebatas melaporkan kepada pimpinan.

" Sebatas memang namanya kita masih dalam proses dan itu masih berproses silakan saja. Sekali lagi kita sampaikan penanganan kasus korupsi ini tidak segampang kita bayangkan. Namun yang penting setiap proses ada progresnya dan wajib kami laporkan kepada pimpinan," terangnya.

Sebelumnya, petugas satuan khusus pemberantasan korupsi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perizinan Kota Pematangsiantar, Kamis (22/2/2024).

Penggeledahan itu dilakukan guna melengkapi alat bukti dalam penanganan kasus dugaan korupsi di gedung Balei Merah Putih Kota Pematangsiantar Jalan WR Supratman yang sedang ditangani Kejari Pematangsiantar. (*)