Satgaswil 12 dan KPK Rakor Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengenalan MPC di Palas

Padang Lawas (harianSIB.com)
Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) 12 bersama staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi evaluasi dan tindak lanjut pembangunan sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.

Rakor ini dihadiri Plh Bupati Padang Lawas Arpan Nasution, Inspektur Harjusli Fahri Siregar serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Kantor Bupati Padang Lawas, Selasa (11/6/24).

Kepala Satgaswil 12 Uding Jaharuddin menyampaikan, KPK dalam rakor tersebut mengimbau jajaran Pemda untuk memanfaatkan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengawasan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

IKUTI RAKOR: Para pimpinan OPD mengikuti rakor pencegahan korupsi oleh Satgaswil 12 beserta staf KPK, di Kantor Bupati Palas, Selasa (11/6/24). (Foto: SNN/Robert Nainggolan)

Uding mejelaskan, MCP memiliki delapan cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah dan tata kelola keuangan desa.

"Dalam hal ini sudah menjadi tanggung jawab KPK bersama perangkat daerah untuk menuntaskan penyelesaian MCP. Namun demikian MCP bukan kesimpulan dalam proses penyelesaian korupsi, tapi menjadi indikator penting yang menunjukan penguatan sistem pencegahan korupsi di Kabupaten Padang Lawas," ujarnya.

Plh Bupati Padang Lawas menyampaikan berkomitmen mendukung implementasi MCP di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan OPD terkait untuk siap melakukan pendampingan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

"Pemerintah Kabupaten Padang Lawas siap transparan dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah atau teratasi untuk Sumatera Utara sesuai visi maju aman dan bermartabat," tegas Arpan. (**)