Plt Bupati Labuhanbatu: Peran APIP Penting dalam Survei Penilaian Integritas dari KPK

Rantauprapat (harianSIB.com)
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar menekankan pentingnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Survei penilaian integritas ini bertujuan untuk memetakan titik rawan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga dapat memberikan gambaran keberhasilan satu program atau kegiatan di pemerintah daerah atau lembaga lain," sebut Hj Ellya Rosa dalam bimbingan dan arahan yang disampaikan Staf Ahli Bupati, H Turing Ritonga saat menjadi pembina apel gabungan PNS Pemkab Labuhanbatu di halaman Balai Diklat BKPP, Senin (5/8/2024).

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan SPI tahun ini di Labuhanbatu, KPK melibatkan responden dari 3 unsur, yaitu pegawai negeri sipil, masyarakat pengguna layanan pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, advokat, LSM dan wartawan.

Baca Juga:

• Geledah Kantor PUPR Mandailing Natal, KPK Sita Dokumen dan Catatan Keuangan
• Warning dari KPK, Provinsi Sumut Masuk Zona Rawan Korupsi

"Tahun ini, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menargetkan skor 78, atau berada pada zona terjaga," ungkapnya.

Dalam mencapai target tersebut, ASN diharapkan mendukung survei untuk menyukseskan program SPI yang dilaksanakan KPK mulai Juli hingga 31 Oktober 2024.

Baca Juga:

• Hoaks! Polda Sumut & KPK Kompak Bantah Isu Kapolres Terjaring OTT: "Itu Tidak Benar"
• Menteri UMKM Maman Datangi KPK Klarifikasi Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa

"Tahapan pelaksanaan survei sedang berjalan. Responden terpilih akan menerima link kuisioner daring melalui pesan WhatsApp dari KPK," sebutnya.

Plt Bupati meminta PNS Pemkab Labuhanbatu yang menerima pesan tersebut mengisi kuisioner secara lengkap.

Organisasi perangkat daerah (OPD) bidang pelayanan publik, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga diminta menyosialisasikan program KPK ini kepada pengguna layanan dan ASN di jajaran masing-masing.

"Dengan peran serta dan keaktifan semua pihak, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat mencapai skor SPI yang kita targetkan," harapnya.

Apel gabungan itu diikuti Asisten Administrasi Umum Zaid Harahap, Inspektur Pemkab Ahlan Teruna Ritonga, Kepala Badan Litbang Zuhri Nasution MSi, Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Hj Maharani, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Tuty Noprida Ritonga, pejabat eselon III dan IV serta pejabat fungsional dan staf Pemkab Labuhanbatu. (**)