Polda Sumut Didesak Tangkap Importir Ikan Teri Asin Ilegal di Tanjungbalai

Tanjungbalai (harianSIB.com)
Paska Polda Sumut mengamankan ratusan kotak ikan teri asin diduga ilegal yang diimpor dari Thailand dari sebuah gudang di Keramat Azis, Kota Tanjungbalai, Rabu (21/8/2024) lalu, sejumlah elemen masyarakat mendesak Polda Sumut mengungkap sindikat dengan menangkap importir dan pemilik ikan teri asin tersebut.

"Dalam kasus ini, anggota dari pemilik ratusan kotak ikan teri asin ilegal turut diamankan Polda Sumut. Namun, pemiliknya berdasarkan hasil penelusuran kami bernama Ahab warga Tanjungbalai, tidak ikut diamankan atau ditangkap," kata Almahbuq, Ketua Persatuan Mahasiswa Pemuda (PMP) Tanjungbalai, kepada SIB News Network, Sabtu (24/8/2024).

Padahal, kata Almahbuq, oknum pengusaha itu selama ini sudah cukup dikenal sebagai salah satu importir ikan teri asin secara ilegal dari Thailand ke Indonesia melalui Tanjungbalai.

"Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda Sumut untuk benar-benar serius mengungkap kasus ini dan menangkap pengusaha yang merupakan pelaku dari tindakan impor ilegal ini," kata Almahbuq.

Sebab, menurutnya, selama ini sudah banyak terjadi importir ikan teri asin dari Thailand di Tanjungbalai. Bahkan, katanya, ikan asin dari Thailand banyak ditemui di pasar di Tanjungbalai.

"Hal ini sudah sejak dulu ada dan terjadi. Ikan teri asin diimpor secara ilegal dari Thailand, kemudian diperdagangkan di Indonesia termasuk Tanjungbalai ini. Para pelakunya juga selama ini sudah sangat lihai dalam bidang ini," ucapnya.

Rinto Sihombing, Ketua GAMKI Tanjungbalai juga mendesak Polda agar serius menangani kasus penyeludupan ikan teri asin tersebut. Karena menurutnya, dampak dari impor ikan asin ilegal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan banyak efek buruk.

"Ikan asin yang masuk secara ilegal ke Indonesia secara khusus ke Tanjungbalai bisa mengancam keselamatan masyarakat. Artinya, apakah ikan tersebut telah bebas atau sudah melalui izin BPOM. Sehingga dikhawatirkan berisiko terhadap kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi. Apalagi tanpa melalui dokumen perizinan resmi dan tanpa melalui karantina perikanan. Maka hal ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan bagi masyarakat juga," katanya.