Kilas Balik Pemerintahan Sugeng Riyanta, Sang Revolusioner dengan Seabrek Prestasi

Tapteng(harianSIB.com)

Satu tahun dua bulan enam hari Sugeng Riyanta memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Sebagai Pj Bupati Sugeng nantinya akan digantikan Bupati terpilih Pilkada 2024, Masinton-Mahmud, yang akan dilantik 20 Februari 2025 mendatang.

Mantan Aspidum Kejati Sumut ini memulai tugas menjadi Pj Bupati Tapteng, menjalankan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, tertanggal 15 November 2023. Pekerjaan besar untuk membangun Tapteng yang mitosnya sebuah negeri yang tidak pernah tenang, dimulai.

Niat tulus Sugeng untuk menata kelola birokrasi dan membangun peradaban yang lebih baik di bumi Tapanuli Tengah sepertinya tidak akan berjalan mulus. Benar saja, intrik mulai dimainkan rezim lama agar niat tulus Sugeng tidak tercapai. Selama 42 hari duduk di kursi Tapteng satu, Sugeng didemo bahkan diminta mundur oleh massa yang dikoordinir salah satu organisasi kepemudaan. Dengan yel-yel tak berasalan "Usir Pj Bupati", membuat Sugeng terkejut dan sedikit kebingungan.

Usut punya usut, upaya ini diduga bagian dari stategi kelompok yang ingin mempertahankan status qou. Pemimpin kelompok penganut faham Machiavelli. Kehadiran sosok pemilik 1 bintang emas dipundaknya itu dikhawatirkan akan membongkar bangkai busuk yang tertanam rapi kurun waktu 6 tahun belakangan.

Pihak yang merasa terusik, sibuk melakukan propanda, statemen Sugeng diframing oleh oknum tak bertanggungjawab, lalu dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. Ini adalah imbas dari penonaktifan Kadis Kesehatan, Nursyam, tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah.

Alih-alih ciut, Sugeng Riyanta semakin gencar melakukan gebrakan bersih-bersih hingga penataan birokrasi yang carut marut. Banyaknya jabatan kepala OPD yang diisi tidak sesuai dengan bidangnya atau hanya berdasarkan like or dislike, membuat Sugeng harus menata ulang kabinetnya. Menurut Sugeng, ketidaksesuaian itu membuat dinas yang seharusnya jadi pembantu tugas bupati, tidak bekerja optimal bahkan terkesan stagnan.