Musrenbang Kecamatan Paranginan Digelar, Skala Prioritas Jadi Fokus Utama

Humbahas(harianSIB.com)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), digelar di HKI Paranginan pada Selasa (25/2/2025).

Acara ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Humbahas, yakni Bantu Tambunan, Labuan Sihombing, Monang Nababan, Bosfer Nababan, dan Lam Marganda Silaban. Turut hadir Camat Paranginan Sabar Saragih, para kepala desa, perwakilan TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Martogi Purba menegaskan, program pembangunan di Kabupaten Humbahas, termasuk di Kecamatan Paranginan, harus mengutamakan skala prioritas mengingat adanya efisiensi anggaran.

Ia menjelaskan, banyak anggaran, khususnya di bidang infrastruktur, mengalami pemotongan. Karena itu, musrenbang kecamatan ini menjadi kelanjutan dari musrenbang desa untuk menentukan program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Usulan pembangunan dari tingkat desa tetap ditampung dan menjadi bahan pertimbangan. Namun, pelaksanaannya harus diprioritaskan pada program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban," ujarnya.

Anggota DPRD Humbahas Labuan Sihombing menegaskan, pembangunan tetap harus berjalan, tetapi dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat.

"Yang paling mendesak bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Kita semua tahu ada efisiensi anggaran saat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa dampak nyata dan tidak hanya menjadi sekadar agenda tahunan tanpa hasil," kata Labuan.

Sementara itu, Aipda Pol Aladin Siregar dari Polsek Lintongnihuta menyampaikan, pihak kepolisian siap mendukung kelancaran program pembangunan. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dalam musrenbang ini, juga dibahas persoalan menurunnya jumlah pengunjung di kawasan wisata Sipinsur di Desa Pearung.

Penurunan ini diduga berkaitan dengan kenaikan harga tiket masuk dari Rp1.000 menjadi Rp10.000. Kondisi ini dinilai berdampak pada para pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata. Karena itu, peserta musrenbang merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten dan DPRD Humbahas meninjau kembali kebijakan tarif masuk Sipinsur guna menghidupkan kembali sektor wisata di daerah tersebut.(*)