Bupati Tapteng Nonaktifkan Empat Kades yang Sedang Diperiksa Inspektorat

Tapteng (harianSIB.com)
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menonaktifkan empat kepala desa yang saat ini tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tapteng.

Keempat kepala desa tersebut berasal dari Desa Unte Boang, Siantar CA, Pasaribu Tobing, dan Baringin.

"Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya potensi kerugian negara hingga Rp1,3 miliar dari empat desa tersebut," ujar Masinton kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Tapteng di Pandan, Rabu (5/3/2025).

Masinton menjelaskan, Inspektorat sebelumnya telah melaporkan adanya beberapa desa yang sedang diperiksa terkait penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024.

"Sesuai aturan, untuk memudahkan proses pemeriksaan, kepala desa yang bersangkutan kita nonaktifkan sementara. Saat ini baru empat desa, tapi nanti kita akan memeriksa seluruh desa," ungkapnya.

Masinton juga mengatakan, desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola dana desa harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Tidak boleh lagi pengelolaan dana desa dilakukan seolah-olah itu milik pribadi. Kepala desa dan perangkat desa harus melayani serta mengayomi masyarakat, bukan bertindak seperti raja," tegas Masinton.

Setelah mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Masinton bersama Wakil Bupati Mahmud Efendi langsung bergerak cepat melakukan perubahan di Tapteng. Bahkan, setelah memimpin rapat pada Selasa (4/3/2025), ia langsung turun ke sejumlah desa.

"Saya turun ke Desa Muara Bolak untuk menyelesaikan persoalan yang mengakibatkan kepala desa setempat ditikam oleh warganya hingga harus dirawat di RSU Sibolga. Ke depan, kita ingin mencegah konflik serupa agar tidak terjadi lagi," katanya.

Pada kesempatan itu, Masinton mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri. Ia juga mengingatkan para kepala desa dan perangkat desa untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

"Kepala desa harus transparan dalam pengelolaan dana desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Seluruh kepala desa harus memahami perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah, dan kita akan memastikan hal itu berjalan," pungkasnya. (*)