Pirman Hutasoit: Pemanfaatan Hasil Hutan di Sikirang Desa Sihastoruan Sudah Melalui Prosedur

Humbahas(harianSIB.com)

Staf Teknis BPHL (Balai Pengelolaan Hutan Lestari) Wilayah II Medan, Pirman Hutasoit mengatakan pemanfaatan hasil hutan kayu di Areal Penggunaan Lain (APL) tepatnya di Sikirang, Dusun Onggol, Desa Sihastoruan, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), belum ada menyalahi atau melanggar ketentuan dalam izin penatausahaan hasil hutan atau SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang dilakukan pengembang sebagai pemegang hak atas tanah (PHAT).

BPHL itu kepada jurnalis SIB News Network (SNN) melalui telepon seluler, Selasa (11/3/2025), mengakui, berdasarkan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup Humbahas, UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) XIII sekaitan adanya aksi beberapa masyarakat menolak adanya penebangan kayu di Sikirang Dusun Onggol Desa Sihas Toruan Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), dan meminta untuk memberhentikan izin penatausahaan hasil hutan berupa SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah), dari segi pelaksanaannya masih dalam areal peta yang disetujui berkasnya dari BPHL dan belum ada ditemukan berupa penyalahgunaan izin.

Pirman menjelaskan, permintaan untuk memberhentikan SIPUHH dan PHAT tanpa alasan yang kuat , dapat diduga sebagai penghambat pendapatan negara sehingga BPHL tidak boleh semena-mena melakukan penghentian.

"Kami sudah jawab, pihak pengembang mendukung program ketahanan pangan, dan telah memberikan pemasukan negara. Jadi, kita (BPHL) tidak berani langsung menutup karena itu sama saja menghambat pendapatan negara, terkecuali tidak sesuai aturan kami dengan segera menutup," katanya.

Disinggung, sekaitan permintaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar, untuk dilakukan penghentian SIPUHH di Sikirang, Pirman mengaku telah dilakukan namun bersifat sementara. "Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, SIPUHH dihentikan dulu," terangnya.

Kepala UPT KPH XIII Doloksanggul, Esra Sinaga didampingi Topaganda Sinurat saat dikonfirmasi beberapa wartawan, di Kantor Kehutanan, Jalan Siliwangi, Kecamatan Doloksanggul, Selasa (11/3/2025). (Foto/Sahat M Sihite)

Hal senada juga itu disampaikan oleh, Kepala UPT KPH XIII Doloksanggul, Esra Sinaga didampingi Topaganda Sinurat mengatakan, penebangan kayu di Sikirang Dusun Onggol Desa Sihas Toruan merupakan APL (Areal Penggunaan Lain). "Segala pelanggaran yang berkaitan dengan undang-undang atau pelanggaran penebangan di lokasi tersebut belum ditemukan," kata Esra.

Kepala UPT KPH XIII Doloksanggul, Esra Sinaga saat dikonfirmasi jurnalis SIB News Network (SNN), di Kantor Kehutanan, Jalan Siliwangi, Kecamatan Doloksanggul, Selasa (11/3/2025). (Foto/Sahat M Sihite)

"Dalam penebangan, secara kasat mata konotasinya cendrung negatif yakni pengerusakan lingkungan. Tapi untuk lokasi Hutan Sikirang, tidak mungkin lahan pertanian terbuka kalau kayunya tidak diambil. Jadi dalam penebangan kayu ini, di sana ada kepentingan bersama dari masyarakat untuk jangka panjang," imbuhnya.

Menurut penuturan, Robinson Hasugian yang merupakan keturunan langsung Rajahuta Dusun Onggol, Desa Sihastoruan, Kecamatan Tarabintang, bahwa pembukaan lahan di Sikirang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sihastoruan, khususnya Dusun Onggol, sesuai dengan kesepakatan masyarakat dengan pihak pengembang dalam hal ini Longser Purba yang bergerak di bidang pengelolaan perkayuan telah membangun jalan Dusun Onggol dari simpang tiga Dusun Onggol sampai ke lokasi Hutan Sikirang, dimana sebelumnya jalan dimaksud sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda dua apalagi roda empat.

Namun dengan adanya pembangunan jalan dimaksud sekarang masyarakat Dusun Onggol bahkan yg berada di luar Dusun Onggol sudah menerima manfaat secara langsung dengan lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil kebun/ladang masyarakat.

Robinson menambahkan, disamping pembangunan jalan tani, untuk menunjang program Presiden RI Prabowo Subianto dalam hal meningkatkan ketahanan pangan, lahan yang sudah dibuka pengembang sudah dimanfaatkan masyarakat. "Sebagian masyarakat sudah memanfaatkan lahan yang sudah dibuka pengembang sebagai lahan pertanian dengan menanam pisang barangan. Hampir tujuh hektar yang sudah dibuka, empat hektar sudah dikelola petani dengan menanam pisang," ucap Robinson.

Disinggung terkait tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar yang mengatakan "Penebangan tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaatnya", Robinson mengatakan bahwa pembukaan lahan dimaksud manfaatnya sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Dusun Onggol karena lahan dimaksud juga akan diolah oleh masyarakat untuk menambah lahan pertanian demi meningkatkan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat Dusun Onggol. (**)