Komunikasi Diduga Belum Nyambung, Pembahasan LKPJ Wali Kota Terkesan Diulur-ulur DPRD Tebingtinggi

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, H. Kamlan Mursyid, yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan hal senada. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti DPRD belum melanjutkan pembahasan, padahal waktu sudah sangat mendesak.

"Kalau bisa cepat dibahas, kita bisa segera lanjut ke sidang paripurna Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), lalu ke sidang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan kemudian masuk ke pembahasan Perubahan APBD 2025," ujar Kamlan.

Ia juga menegaskan, anggaran yang akan diefisiensi harus melalui proses perubahan atas APBD induk yang disepakati eksekutif dan legislatif.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ, disebutkan, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Penyesuaian ini dituangkan ke dalam perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025.

Dalam surat tersebut juga diatur bahwa penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang perubahan RKPD Tahun 2025 harus dilaksanakan pada minggu ketiga Mei 2025 untuk provinsi, dan minggu keempat Mei 2025 untuk kabupaten/kota. (*)