Masyarakat Nagori Karang Bangun Simalungun Keluhkan "Hancur-leburnya" Irigasi

Medan(harianSIB.com)
Masyarakat Nagori Karang Bangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, mengeluhkan "hancur-leburnya" irigasi di areal persawahan mereka, sehingga kerap menimbulkan gagal panen akibat diterjang banjir dan para petani mengalami kerugian besar.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Dapil Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Franky Partogi Wijaya Sirait, kepada wartawan, Selasa (13/5/2025), melalui telepon dari Simalungun, seusai menerima keluhan masyarakat Nagori Karang.

"Dari pengaduan masyarakat ke anggota dewan, tidak hanya masyarakat Nagori Karang yang mengalami penderitaan irigasi rusak, tapi hampir di setiap desa di Kabupaten Simalungun membutuhkan perbaikan irigasi," ujar Franky.

Dari penuturan warga, tambah politisi PDI Perjuangan ini, selain irigasi mengalami kerusakan, juga banyak irigasi yang belum dibangun secara permanen. Bahkan ada juga sejumlah tembok irigasi yang rusak, sehingga saat curah hujan tinggi, atomatis saluran air tidak mampu menampung air hujan.

"Jika sudah demikian halnya, tentu terjadi luapan air ke persawahan dan tentunya "meluluh-lantakkan" tanaman, sehingga dapat dipastikan, akan terjadi gagal panen dan petani mengalami kerugian besar," tandas Franky Partogi sembari berharap kepada pemerintah, untuk membangun dan memperbaiki irigasi yang rusak.

Perlu diketahui, tandas Franky Partogi, Irigasi merupakan infrastruktur vital dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Jika irigasi rusak atau tidak permanen, maka setiap musim hujan menjadi ancaman gagal panen dan kerugian ekonomi yang berulang.

Berkaitan dengan itu, Ketua DPD Bantang Muda Indonesia (BMI) Sumut ini meminta Pemprov Sumut dan Pemkab Simalungun melakukan pemetaan dan prioritaskan perbaikan Irigasi dengan secepatnya melakukan survei menyeluruh terhadap jaringan irigasi di Kabupaten Simalungun. Data kerusakan harus dicatat secara akurat agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dan prioritas.

"Selanjutnya, diajukan anggaran oleh Pemprov Sumut maupun Pemkab Simalungun, sehingga lembaga legislatif bisa mendorong pengalokasiannya, baik di APBD Sumut atau APBD Kabupaten Simalungun, agar pembangunan dan perbaikan irigasi dapat segera dilakukan, demi melindungi petani dari keterpurukan," kata Franky.

Menurutnya, keluhan para petani ini merupakan panggilan bagi semua pihak, baik bagi wakil rakyat, pemerintah, dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga infrastruktur pertanian demi keberlanjutan hidup petani dan ketahanan pangan di daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun," katanya.(*)