Pemko Tanjungbalai Dukung DTSEN untuk Acuan Standard Masyarakat dan Tepat Sasaran

Tanjungbalai(harianSIB.com)
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan, Pemko Tanjungbalai mendukung penuh program Data Terpadu Satu Data Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Mahyaruddin juga menekankan pentingnya memperbaiki mekanisme penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan data yang telah terintegrasi dalam sistem DTSEN.

Hal tersebut dikatakan Mahyaruddin
saat menerima audiensi para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Tanjungbalai dipimpin Plt Kordinator Ahmad Fauzi Hasibuan, beserta para SDM Pendamping PKH, di aula Kantor Wali, Rabu (14/5/2025).

"Kami sangat mendukung upaya PKH dalam menyusun basis data tunggal ini. Tentunya akan berkordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam hal ini BPS. Dengan data yang akurat dan terpadu, kami yakin penyaluran bantuan sosial akan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Wali Kota juga meminta Dinas Sosial membuat kerangka kajian guna membuat standard yang akurat dan tepat bagi masyarakat yang benar benar mendapatkan bansos PKH.

"Kita tidak mau ditemukan di lapangan ada masyarakat kita yang benar benar layak mendapat tetapi mereka tidak mendapatkannya, bahkan ada masyarakat kita yang sudah lebih baik ekonominya masih mendapatkan bansos PKH. Kita mau hal ini dapat kita perbaiki kedepannya," ucapnya.

Mahyaruddin Salim juga menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, PKH, dan Dinas Sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan sinergi yang baik, sistem penyaluran bansos bagi PKH di Kota Tanjungbalai dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Plt Kordinator PKH Ahmad Fauzi Hasibuan meminta dukungan dari pemerintah dalam rangka pembentukan basis data tunggal individu atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, data tersebut telah dipadukan dengan data kependudukan dan dikembangkan melalui kerja sama dengan PKH serta dinas sosial. Basis data itu diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Nantinya masyarakat yang saat ini tidak mendapat bantuan baik dalam program BPNT, PKH, BPJS PBI akan dilakukan sinkronisasi data, sehingga tidak lagi ditemukan adanya masyarakat yang tidak menerima bansos dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami siap menerima arahan Wali Kota tentang hal apa yang akan dilakukan dalam penyempurnaan data penerima bansos di Kota Tanjungbalai," jelas Ahmad Fauzi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan Abu Hanifah, Kadis Sosial Susanto, Pelaksana PKH Kota Tanjungbalai serta jajaran dari Dinas Sosial. (*)