Ratusan Warga Gelar Aksi Damai Tuntut Penutupan PT Toba Pulp Lestari

"Hutan bukan untuk ditebang, tapi untuk dijaga demi generasi mendatang. Kami juga mendesak Ketua DPRD Taput agar menepati janji politiknya membentuk pansus tutup TPL. Janji politik adalah utang kepada rakyat," tegas Anggiat.

Menyambut aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Tapanuli Utara seperti Sahat Sibarani, Dedi Hutabarat, Reguel Simanjuntak, Jufri Sitompul, Okky Sibarani, dan Dapot Hutabarat menyatakan dukungan terhadap penutupan TPL.

Mereka berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas tuntutan ini dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Sahat Sibarani juga mengundang 20 perwakilan massa untuk berdiskusi lebih lanjut bersama pimpinan dan anggota DPRD di gedung dewan.

Usai beraksi di DPRD, massa melanjutkan aksi damai ke Kantor Bupati Taput. Di sana, mereka disambut Wakil Bupati Deni Lumbantoruan, bersama jajaran pejabat daerah lainnya.

Deni menyatakan, Pemkab Taput terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Bupati, yang sedang berada di Medan untuk rapat.

Namun, ketidakhadiran Bupati serta tidak adanya pernyataan sikap tegas dari Pemkab membuat massa kecewa. Mereka meneriakkan tuntutan agar Pemkab bersikap lebih jelas dan berkomitmen terhadap penutupan TPL.

Aksi damai ini kemudian ditutup dengan tertib saat massa membubarkan diri dari halaman Kantor Bupati.

Klarifikasi

Salomo Sitohang Corporate Communication Head TPL dalam rilisnya kepada media, Selasa (27/5/2025) mengatakan, TPL telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun dan berkomitmen membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang telah dilakukan bersama pemerintah, masyarakat jukum adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari pendekatan sosial yang inklusif. TPL menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional TPL menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan mereka di isebutkan, telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. TPL menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi.

Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan peremajaan pabrik dilakukan dengan fokus pada efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan secara signifikan melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menurutnya, telah dilakukan pada tahun 2022–2023 dan hasilnya menyatakan bahwa TPL taat mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial. Perusahaan menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan yang menyasar kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Program-program ini dijalankan secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya secara berkala.