Wali Kota Tekankan Tenaga Non ASN Bekerja Penuh Tanggungjawab di Tanjungbalai

Tanjungbalai(harianSIB.com)
Wali Kota Mahyaruddin Salim menekankan para tenaga non ASN untuk tetap bekerja dengan penuh tanggungjawab, disiplin dan memiliki loyalitas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menjunjung tinggi kejujuran.

Hal itu disampaikan pada saat memimpin apel gabungan bersama ribuan tenaga non ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN dan telah validasi eksisting di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, di halaman Kantor Wali Kota, Senin (14/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Mahyarudin juga berpesan kepada para tenaga non ASN agar dapat membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pimpinan unit kerja termasuk sesama rekan kerja.

"Saya berpesan agar senantiasa menjaga nama baik Pemerintah Kota Tanjungbalai di tempat kerja masing-masing, bahkan ditengah-tengah masyarakat," ucap Mahyaruddin.

Dalam amanatnya, Mahyarudin juga menjelaskan berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 66 diamanahkan bahwa, pegawai non ASN atau sebutan nama lainnya wajib diselesaikan penataannya. Dan sejak UU itu mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN.

"Menyikapi hal ini, Pemko Tanjungbalai telah melaksanakan tahapan penataan, dimana pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan pendaftaran mandiri oleh masing-masing tenaga non ASN tahap I dan tenaga non ASN tahap II pada bulan Mei 2025. Kita tetap berkomitmen melakukan penataan melalui koordinasi dengan instansi terkait yaitu BKN dan Kementerian PAN RB," ujarnya.

Mahyarudin juga mengatakan bahwa, dalam 100 hari kerja sebagai wali kota dan wakil wali kota, masih banyak pekerjaan rumah yang pemerintah kerjakan belum selesai. Oleh karena itu, katanya, dirinya akan terus memikirkan bagaimana kedepannya Kota Tanjungbalai harus lebih baik dari sebelumnya.

Wali kota meminta kepada seluruh tenaga non ASN untuk lebih baik bekerja selama masa lima tahun kepemimpinannya kedepan. Terkait penggajian, katanya, bagi PPPK yang lulus paling lama di gaji bulan Oktober tahun 2025.

"Apabila gaji tenaga non ASN tidak dibayarkan dikarena adanya pembangunan, maka saya akan meniadakan pembangunan dan mendahulukan agar gaji tenaga non ASN tetap dibayarkan. Dan untuk pembanguan tersebut dialihkan dari dana provinsi dan APBN, yang penting non ASN tidak ada berdemo di depan kantor Pemko Kota Tanjungbalai," tegasnya.

Apel gabungan itu diikuti Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, para asisten, staf ahli dan pimpinan OPD, serta ribuan tenaga non ASN yang berasal dari guru, teknis dan non ASN tenaga kesehatan. (**)