Gibran Center Laporkan ke DPRD Tapteng Dugaan Distribusi Beras SPHP Tidak Merata

Pandan(harianSIB.com)

DPD Gibran Center Kabupaten Tapteng secara resmi melaporkan ke DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) perihal dugaan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang tidak merata di seluruh Kecamatan Se Tapteng di Kantor DPRD Tapteng di Pandan, Rabu (16/7/2025).

Wakil Ketua DPD Gibran Center Kabupaten Tapteng Hatman Pasaribu didampingi Sekretaris Dedi Sihotang di ruang Bagian Umum Sekretariat Dewan usai menyerahkan berkas laporan kepada wartawan harianSIB.com mengatakan, seluruh hasil investigasi dan temuan terkait dugaan distribusi dan penyaluran beras SPHP yang tidak merata sudah resmi dilaporkan ke DPRD Tapteng.

"Gibran Center berharap laporan ini direspon dan DPRD bisa menggelar RDP dengan memanggil pihak Bulog dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Tapteng," katanya.

Menurutnya, sesuai regulasi beras SPHP hanya didistribusikan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai mitra Bulog dan dari data yang diperoleh hingga saat ini tidak semua kecamatan di Tapteng ada RPK.

Ada dugaan penyaluran beras SPHP ke kecamatan yang tidak ada RPK melalui warung atau toko.

"Beras SPHP yang tidak dibeli langsung oleh konsumen melalui RPK patut diduga harga belinya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang justru merugikan rakyat namun menguntungkan oknum atau kelompok-kelompok tertentu," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk ke DPRD.

"Soal distribusi beras Bulog, nantinya akan diserahkan ke Komisi B DPRD Tapteng untuk ditindaklanjuti," katanya seraya menambahkan bahwa sepanjang surat laporan yang masuk didukung bukti-bukti lengkap tidak tertutup kemungkinan akan diteruskan ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak dan instansi terkait.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bulog Sibolga Junaidi Damanik saat dikonfirmasi terkait sorotan Gibran Center Tapteng soal distribusi beras SPHP tidak merata di seluruh kecamatan se-Tapteng mengatakan ada perubahan untuk outlet yang dapat penyaluran SPHP.

"Untuk saat ini, penyalur SPHP harus mendapat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan," katanya seraya menambahkan bahwa RPK yang selama ini sebagai penyalur SPHP akan diverifikasi ulang oleh Dinas Ketahan Pangan (Ketapang). (*)