Masyarakat Natinggir Bersama Aliansi Tutup TPL Unjuk Rasa di Kantor Bupati Toba

Toba(harianSIB.com)
Ratusan warga adat Natinggir, Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, bersama elemen masyarakat dalam Aliansi Tutup TPL, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Toba, Jalan Sutomo, Pagarnatu, Balige, Jumat (15/8/2025).

Mereka meminta perlindungan pemerintah daerah terkait penanaman paksa oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk di wilayah adat Natinggir.

Aksi ini dipicu bentrokan yang terjadi pada 7 Agustus 2025, saat perusahaan menanam pohon eukaliptus di lahan yang telah diolah warga, seperti padi, jagung, singkong, jahe dan tanaman lainnya. Bahkan, penanaman kini dilakukan hingga dekat permukiman warga.

Bupati Toba bersama Forkopimda menerima aspirasi masyarakat adat Natinggir, Jumat (15/8/2025). (Foto: harianSIB.com/Eduwart MT Sinaga)

Situasi sempat memanas ketika Kepala Satpol PP Kabupaten Toba mengambil mikrofon dari tangan Raulina Saragih, warga Natinggir yang sedang berorasi. Tindakan ini memicu protes dan aksi saling dorong antara warga dan petugas, namun berhasil diredam setelah pihak terkait menenangkan massa.

Dalam orasinya, Jontroi Tarihoran dari AMAN Tanah Batak menegaskan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas konflik berkepanjangan antara warga adat Natinggir dan PT TPL. Ia menilai persoalan ini terjadi karena belum adanya pengakuan resmi terhadap masyarakat adat oleh Pemkab Toba, meski sudah disuarakan sejak lama.

"Kami masih yakin Bupati dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Augus Sitorus, sempat mencoba menanggapi aspirasi massa. Namun, warga bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati. Menjelang sore, Bupati Toba Effendi SP Napitupulu bersama Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus, Kapolres Toba AKBP VJ Parapaga, dan Kajari Toba Dohar Nainggolan, akhirnya menemui warga.

Dalam pertemuan di Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati, Effendi menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan pihak perusahaan terkait penghentian penanaman eukaliptus di lahan warga. Ia menyebut Pemkab Toba sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada PT TPL untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Terkait pengakuan masyarakat adat, Bupati mengungkapkan rencana pembentukan tim yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan tokoh agama pada awal September 2025. Tim ini akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Setelah aspirasi diterima, massa aksi membubarkan diri dengan aman dan tertib. (*)