Unjuk Rasa Cipayung Plus Asahan Soroti Tunjangan DPR dan Isu Kebangsaan

Kisaran(harianSIB.com)

Aksi unjuk rasa seratusan orang mengatasnamakan Cipayung Plus Asahan berlangsung dengan damai, di DPRD Asahan, Senin (1/9/2025). Aksi itu mendapat pengawalan ketat sejumlah personel dari TNI, Polri dan Satpol PP.

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengatakan, tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI sangat tidak ideal di tengah kondisi bangsa saat ini. Hal ini juga menimbulkan gelombang unjuk rasa di berbagai daerah yang dikhawatirkan menyebabkan perpecahan.

Bukan hanya itu, beredar isu aksi-aksi tersebut disusupi kepentingan kelompok tertentu yang menginginkan terjadinya perpecahan bangsa.

Maka dari itu, kata pengunjuk rasa, Cipayung Plus Asahan menyerukan agar masyarakat, pemuda dan mahasiswa untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

"Jangan sampai terpecah-belah oleh isu-isu susupan dari kelompok eksternal yang ingin merusak keutuhan bangsa ini," seru mereka.

Dalam aksinya, massa juga menuntut pembatalan tunjangan untuk anggota DPR RI, mencopot Menteri Keuangan dan mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset.

Selain itu, mereka juga meminta Presiden RI untuk turun ke Kabupaten Asahan guna memeriksa APBD Asahan, menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Asahan terkait tentang kemiskinan, kesehatan, kepemudaan dan pendidikan dengan melibatkan mahasiswa dalam rencana-rencana kerja Pemkab Asahan melalui diskusi.

Usai aksi, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, didampingi Ketua DPRD, Dandim 0208/AS, Kapolres Asahan beserta anggota DPRD Asahan lainnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan, aspirasi pengunjuk rasa tersebut merupakan hal yang wajar.

Ia juga menilai aspirasi tersebut merupakan masukan meski disampaikan dalam bentuk kritik, namun sifatnya konstruktif untuk membangun tata kelola pemerintahan dengan program yang pro rakyat.

Selain itu, lanjutnya, juga kepedulian terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Mungkin selama ini ada beberapa yang belum terselesaikan dengan baik. Kami juga akan introspeksi diri supaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan berjalan sesuai harapan rakyat Indonesia dan masyarakat Kabupaten Asahan," katanya.

Terkait tunjangan DPR dialihkan kepada guru honorer, menurut dia, hal itu kewenangan DPR RI.

"Guru itu pendidik kita. Kita bisa seperti ini juga karena guru. Makanya guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa guru tidak mungkin kita bisa seperti ini. Harapan kita juga, menyongsong Indonesia Emas 2045, kita juga harus fokus terhadap bidang pendidikan. Terutama memberikan kesejahteraan kepada guru. Supaya mereka bisa mendidik anak-anak kita tanpa terganggu keadaan ekonomi mereka," katanya.

Usai unjuk rasa, Bupati bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, Dandim 0208/AS, Kapolres Asahan dan lainnya menggelar salat ghoib di halaman Kantor DPRD Asahan. (*)