Aliansi Pemuda Tanjungbalai Unjuk Rasa, Sebut DPRD Biang Kerok Pembegal APBD Tanjungbalai

Tanjungbalai (harianSIB.com)

Puluhan masyarakat dari Aliansi Pemuda Indonesia Kota Tanjungbalai, melakukan aksi damai berunjuk rasa menyampaikan sejumlah aspirasi di depan kantor DPRD Tanjungbalai, Kamis (4/9/2025) sekira Pukul 10.00 WIB.

Amatan Jurnalis harianSIB.com, secara bergantian para orator aksi menyampaikan sejumlah aspirasi dan desakan. Diantaranya mengenai hibah APBD ke dua institusi penegak hukum di Tanjungbalai yang mencapai Rp 4,1 Miliar.

Salah seorang orator, Yan Aswika dalam orasinya menyebutkan bahwa DPRD merupakan biang kerok pembegal APBD tahun 2025 sebanyak Rp 4,1 Miliar untuk dana hibah di dua institusi vertikal aparat penegak hukum (APH) di Kota Tanjungbalai.

Lebih lanjut kata Yan, dari APBD Tanjungbalai 2025 yang sudah kecil dan ditengah efesiensi serta ditengah beban daerah terhadap pihak ketiga, justru diketahui ada dana hibah 4,1 miliaran rupiah untuk institusi Kejaksaan dan Polres Tanjungbalai seperti, rehab Aula dan Mushola Kejaksaan Tanjungbalai, serta rehap Polsek Teluk Nibung.

Selanjutnya, Ramadhan orator lainnya juga mendesak agar memangkas SPPD anggota DPRD Kota Tanjungbalai sesuai Inpres No 1 2025 dan PMK No 56 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran.

Sebab menurut mereka, dari APBD Tanjungbalai 2025, juga sudah dibegal sebesar Rp 9 M untuk SPPD anggota DPRD dan sebanyak Rp 2 M pada P-APBD 2025.

"Hapuskan dana hibah kepada Forkopimda yang dialokasikan dalam APBD Tanjungbalai setiap tahunnya. Pangkas SPPD anggota DPRD. Dan kami mendesak rekomendasi DPRD untuk mendukung pengesahan RUU perampasan aset koruptor," ucap Ramadhan.

Kemudian, Andrean Hanif dan Almustakim, Aldo, orator lain juga menilai bahwa, DPRD menjadi biang kerok pembegal APBD Tanjungbalai yang menurutnya disebabkan ada ketakutan terhadap APH jika dana hibah itu tidak disetujui.

"Kenapa takut terhadap APH. Justru DPRD harus berpihak kepada masyarakat. Jangan takut terhadap APH," ujar mereka.

"Atas nama rakyat Tanjungbalai, kami mendesak batalkan hibah untuk kedua institusi ini. Untuk apa aula kejaksaan, musola kejaksaan itu. Masyarakat tidak pernah menggunakan itu. Apa urgensinya.

Masih ada masyarakat kita kelaparan dan banyak jalan rusak. APBD sudah kecil, di efesiensi namun justru dibegal," kata Yan Aswika lagi secara bergantian.

"Kami membawa fakta integritas. Tandatangani ini dan hapus semua dana hibah dan pemangkasan SPPD anggota DPRD. Kami melakukan ini untuk kepentingan masyarakat Tanjungbalai," tegas Yan Aswika yang disahut para pengunjuk rasa lainnya.

Setelah menyampaikan aspirasinya, Wali Kota bersama Forkopimda menemui para pengunjuk rasa. (**)