DPRD Soroti Serapan APBD Tebingtinggi Minim, Proyek PUPR Disoal

Tebingtinggi(harianSIB.com)

Ketua Komisi III DPRD Kota Tebingtinggi, Andar Alatas Hutagalung SH MH, mengaku prihatin melihat kinerja Pemerintah Kota Tebingtinggi terkait minimnya serapan anggaran. Kondisi ini dinilainya membuat perputaran ekonomi di daerah tersebut tidak berjalan maksimal.

"Baru-baru ini kami rapat kerja membahas serapan APBD 2025 di Dinas PUPR. Dari anggaran Rp29 miliar setelah efisiensi, per 22 September 2025 baru terserap Rp9 miliar. Itu pun sebagian hanya untuk uang muka, sementara kegiatan belum berjalan," kata Andar kepada SIB, Kamis (2/10/2025).

Ia menyayangkan pihak Dinas PUPR tidak bisa memberikan jawaban ketika ditanya alasan rendahnya serapan anggaran hingga memasuki triwulan IV tahun berjalan.

Andar mengungkapkan, dalam rapat pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya proyek di Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dengan total anggaran lebih dari Rp4 miliar. Dari 15 kegiatan yang direncanakan, hanya 3 yang ditenderkan, sementara sisanya dilakukan dengan penunjukan langsung.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen Diperiksa Kejati Sumut Terkait Dugaan Pemerasan Komisi III

Selain itu, ada pula rencana pembangunan septic tank individual senilai hampir Rp600 juta untuk 60 rumah di tiga kecamatan. Namun, Dinas PUPR tidak bisa menunjukkan data penerima manfaat. "Ironisnya, setelah dicek, Dinas Kesehatan juga mengaku tidak pernah memberikan data tersebut," ujar Andar.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius agar bantuan tepat sasaran. "Kerjaan sudah mau dilaksanakan, tapi data penerima belum valid. Jangan sampai nanti salah sasaran. Kami di Komisi III akan terus mengawal," tegasnya.

Politisi muda Partai Gerindra itu juga menyoroti kebijakan penarikan uang muka 30 persen pada proyek non-tender. Menurutnya, sesuai Perpres 16 Tahun 2018 jo Perpres 12 Tahun 2021, pemberian uang muka kepada penyedia bukan kewajiban, melainkan bersifat jika diperlukan.

"Saya minta Wali Kota mendorong OPD bekerja maksimal agar serapan anggaran meningkat. Menteri Keuangan sudah mengingatkan jangan biarkan uang negara mengendap di bank. Salurkan agar ekonomi masyarakat bergerak," ujarnya.

Andar juga mengingatkan agar praktik penarikan uang muka 30 persen ditertibkan. "Kalau tidak, dikhawatirkan nanti berpotensi bermasalah secara hukum," pungkasnya.(**)

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Pembacok Sekretaris Dinas PUPR Padangsidimpuan Ditangkap

Punguan Silahi Sabungan Berangkatkan Jonner Sitinjak ke DPRD Tebingtinggi Tahun 2019

KETUA TP PKK Harapkan IPEMI Sumut Tumbuhkan Ekonomi Daerah

Puluhan Pedagang Datangi DPRD Tebingtinggi Minta Perlindungan

47 Tenaga Honorer Datangi DPRD Tebingtinggi Minta Penjelasan Soal Pengangkatan CPNS