Formas Desak DPRD Tapteng Bentuk Pansus Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Sementara itu, Simon Situmorang menambahkan agar DPRD memberikan dukungan nyata kepada Inspektorat, termasuk penambahan jumlah auditor. "Jika regulasi memungkinkan, jumlah auditor perlu ditambah karena saat ini sangat minim. Padahal mereka juga harus memeriksa penggunaan dana BOS SD dan SMP serta kegiatan lainnya secara berkala," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, menyatakan bahwa pansus dana desa telah dibentuk dan akan bekerja menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten.

"Pansus sudah berjalan dan dimulai dari daerah pemilihan (dapil) IV Tapteng. Tidak ada tebang pilih dalam pemeriksaannya," kata Rivai.

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa Formas kemudian bergerak ke kantor Inspektorat Tapteng untuk memberikan dukungan kepada Inspektur Mus Mulyadi Malau. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Save Inspektorat, lanjutkan kerja mu Inspektur Mus Mulyadi Malau , sudah terbukti kepala desa kena sanksi pidana, diberhentikan sementara maupun permanen."

Dalam aksinya, Formas juga meminta agar Inspektorat mengklarifikasi tuduhan adanya penerimaan uang pengamanan dari sejumlah kepala desa yang belakangan mencuat di masyarakat.(**)

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan

Termotivasi Perjuangkan Nasib Buruh, Anthony Buka Rumah Aspirasi di Pematangsiantar

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

IPK Unjuk Rasa Tuding Kinerja Pemkab dan DPRD Batubara Bobrok

Massa Aliansi Anti Korupsi Unjuk Rasa Soroti Dugaan Pungli di SMAN 2 Padangsidimpuan