Formas Desak DPRD Tapteng Bentuk Pansus Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Tapteng(harianSIB.com)

Ratusan masyarakat Tapanuli Tengah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Adil untuk Semua (Formas) menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (16/10/2025).

Aksi yang dikomandoi Ediyanto Simatupang dan Simon Situmorang itu mendesak agar DPRD Tapteng membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyelewengan dana desa di seluruh wilayah Tapteng sejak tahun 2017 hingga 2024.

Dalam orasinya, Ediyanto menegaskan bahwa pembentukan pansus sangat penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepala desa terhadap masyarakat.

"Kepala desa adalah pemegang kuasa anggaran. Karena itu, penggunaan dana desa harus terbuka dan akuntabel," ujar Ediyanto.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Geruduk DPRD Sumut, Tuntut Penghapusan PPh 21 dan Kenaikan Upah

Formas juga meminta DPRD mendukung penuh kinerja Inspektorat Tapteng dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan dana desa tanpa tebang pilih. "Jangan ada tebang pilih dalam penindakan kepala desa yang terindikasi melakukan korupsi dana desa," tegasnya.

Selain itu, Formas mendesak Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, agar menindak tegas para pelaku pungutan liar (pungli) yang diduga menggunakan modus "pengamanan" agar terbebas dari pemeriksaan Inspektorat.

Sementara itu, Simon Situmorang menambahkan agar DPRD memberikan dukungan nyata kepada Inspektorat, termasuk penambahan jumlah auditor. "Jika regulasi memungkinkan, jumlah auditor perlu ditambah karena saat ini sangat minim. Padahal mereka juga harus memeriksa penggunaan dana BOS SD dan SMP serta kegiatan lainnya secara berkala," ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, menyatakan bahwa pansus dana desa telah dibentuk dan akan bekerja menyeluruh ke seluruh wilayah kabupaten.

"Pansus sudah berjalan dan dimulai dari daerah pemilihan (dapil) IV Tapteng. Tidak ada tebang pilih dalam pemeriksaannya," kata Rivai.

Usai menyampaikan aspirasi di DPRD, massa Formas kemudian bergerak ke kantor Inspektorat Tapteng untuk memberikan dukungan kepada Inspektur Mus Mulyadi Malau. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Save Inspektorat, lanjutkan kerja mu Inspektur Mus Mulyadi Malau , sudah terbukti kepala desa kena sanksi pidana, diberhentikan sementara maupun permanen."

Dalam aksinya, Formas juga meminta agar Inspektorat mengklarifikasi tuduhan adanya penerimaan uang pengamanan dari sejumlah kepala desa yang belakangan mencuat di masyarakat.(**)

Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat

Ratusan ‟Omak-omak‟ dan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor Bupati Asahan

Termotivasi Perjuangkan Nasib Buruh, Anthony Buka Rumah Aspirasi di Pematangsiantar

Pujakesuma Keturunan Boyolali Unjuk Rasa ke DPRD Langkat

IPK Unjuk Rasa Tuding Kinerja Pemkab dan DPRD Batubara Bobrok

Massa Aliansi Anti Korupsi Unjuk Rasa Soroti Dugaan Pungli di SMAN 2 Padangsidimpuan