PDI Perjuangan Dorong Optimalisasi PAD dan Penguatan Sektor Pertanian dalam RAPBD Sergai 2026

Sergai(harianSIB.com)

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara F PDI Perjuangan, Kristina dalam Rapat Paripurna DPRD Sergai dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar RAPBD 2026 yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (22/10/2025).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai, James Hotlan Pangaribuan, dan dihadiri Wakil Bupati Serdgai, Adlin Tambunan, pimpinan serta anggota DPRD, Sekda, para kepala OPD, camat, dan insan pers.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Bupati Sergai dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui konsep Panca Darma, yang meliputi penguatan SDM berdaya saing, ekonomi produktif, birokrasi dambaan, demokratisasi dan budaya ramah lingkungan, serta infrastruktur terintegrasi.

Baca Juga:

• DPRD Sergai Bahas Pembaruan Regulasi Pengelolaan Sampah dan Nota RAPBD 2026

Namun, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti adanya penurunan target pendapatan daerah tahun 2026 yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan nota pengantar Bupati, pendapatan daerah 2026 ditargetkan sebesar Rp1,52 triliun, dengan PAD sebesar Rp221,69 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,28 triliun, atau turun sekitar 16,59 persen dari tahun 2025.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp1,49 triliun, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, dan pembiayaan lainnya.

"Sektor Pendapatan Asli Daerah harus menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan. Tanpa peningkatan pendapatan, mustahil pembangunan dapat berjalan maksimal," ujar Kristina dalam rapat tersebut.

Selain itu, Fraksi PDIP meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan PAD diisi aparatur berintegritas tinggi dan profesional. Mereka juga mendukung langkah Bupati untuk mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah serta OPD terkait yang belum menunjukkan hasil optimal.

Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya penyajian data potensi PAD yang akurat dan transparan, baik dari sektor yang sudah dikelola maupun yang belum digarap maksimal.

"Kami meminta agar potensi-potensi yang berisiko menimbulkan kebocoran PAD dapat diidentifikasi dan ditangani secara transparan," tambah Kristina.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sergai. Tercatat lebih dari 40 persen pendapatan warga bergantung pada sektor-sektor tersebut.

Selain aspek ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah untuk sigap menghadapi potensi bencana alam di musim penghujan yang mulai terjadi.

"Pemerintah harus sigap dan terukur dalam mitigasi bencana agar kerugian masyarakat dapat diminimalisir," pungkasnya. (**)

Rapat Paripurna DPRD Simalungun Diskors

Dana Hibah Rp41 Miliar ke PT Negeri, FG DPRD Sumut Pertanyakan Urgensinya

Gubernur Sumut Jawab Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD SU Terhadap P-APBD 2025

F-PDIP DPRD SU Siap Tunjangan Perumahannya Direvisi dan TPP Pejabat Juga Direvisi

APBD Toba 2026 Turun Rp264 Miliar, Bupati Pastikan Fokus ke Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

Paripurna HUT ke-80 Tapteng, Bupati Singgung Utang PEN dan Minimnya PAD