Fraksi PDI Perjuangan Plus Surati Ketua DPRD Tapteng

Tapteng(harianSIB.com)

Langkah konstruktif diambil Fraksi PDI Perjuangan DPRD PlusKabupaten Tapanuli Tengah dalam merespons aspirasi masyarakat yang disampaikan pada aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapteng, Jumat (31/10/2025) lalu.

Oleh sebab itu, lima anggota DPRD Tapteng yang tergabung, Joko Pranata Situmeang, Famoni Gulo, Disman Sihombing, Samuel Tinambunan dan Abdul Rahman Sibuea menyatakan dukungan atas usulan pembentukan pansus pelaksanaan pembangunan kantor DPRD Tapteng yang disampaikan ribuan masyarakat.

"Ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap transparansi serta kelanjutan pembangunan daerah," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Tapteng, Famoni Gulo, di ruangannya, Senin (3/11/2025).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah secara resmi menyurati Ketua DPRD Tapteng untuk meminta pembentukan Pansus.

Baca Juga:

• Bentrok di Tapteng: Mobil Patroli Polisi Kawal Pendemo Sempat Dihadang

Langkah ini, kata Famoni, merupakan upaya agar penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati tidak menjadi sia-sia dan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut.

"Kita bukan mencari siapa benar atau siapa salah. Kami mendorong pembentukan Pansus ini agar tidak muncul opini liar di masyarakat. Tujuan kita jelas, yaitu memastikan pembangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan baik," lanjutnya.

Fraksi PDIP berharap agar Pansus dapat menjadi wadah evaluasi dan penilaian objektif terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Joko Pranata Situmeang menilai pembentukan Pansus menjadi langkah tepat bagi DPRD untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.

"Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan dan adanya pembatasan anggaran yang jelas antara anggaran pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang. Pansus ini diharapkan bisa mengurai itu, menghitung progres pembangunan, besaran dana yang telah digunakan, serta potensi kendala yang dihadapi," ujar Joko.

Ia menambahkan, hasil kerja pansus nantinya dapat memberikan rekomendasi yang obyektif bagi pemerintah daerah, sehingga tidak muncul dilema dalam mengambil keputusan apakah proyek pembangunan kantor bupati tersebut akan dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

• Upaya Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Gagal, DPRD Sampaikan Permohonan Maaf ke Warga

Hal senada juga diutarakan Abdul Rahman Sibuea, selaku ketua Partai PKB yang bergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan. Dia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

"Ribuan warga sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Karena itu, kami dari Fraksi PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini," tegas Abdul Rahman.

Ia menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan," kata Abdul. (**)

Baca Juga:

• DPRD Tapteng Tolak Pembentukan Pansus Proyek Kantor Bupati

Polisi Ringkus 5 Pelaku Pemalsuan Dokumen Kendaraan

Animo Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat Sejak Adanya Pemutihan dan Diskon

Menko Muhaimin Disambut Hangat Bupati Masinton di Bandara Pinangsori

PKB Tapteng Gelar Pendidikan Kader, Muniruddin Ritonga : Jangan Alergi Politik

Kejati Sumut Tahan Mantan Kacab PKB, Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal di PT Pelindo

Polsek Lubukpakam Diduga Tidak Berikan STPL Bagi Pelapor, BPKB dan STNK Masih Diamankan