Kejari Nisel Bahas Permohonan Legal Opinion DPRD Terkait Pergeseran Anggaran 2025

Sementara poin 3 membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran guna membiayai kebutuhan darurat dan mendesak, termasuk menggunakan kas yang tersedia atau dana hasil penjadwalan ulang kegiatan.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian DPRD, terutama karena pergeseran anggaran dilakukan tanpa landasan P-APBD yang lazimnya menjadi instrumen perubahan kegiatan dan pagu. Untuk menghindari potensi pelanggaran regulasi keuangan daerah, DPRD meminta Kejaksaan memberikan pendapat hukum melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).(*)

Baca Juga:

• Fraksi PDI-P Kritisi Jumlah R-APBD Sumut TA 2026 yang Merosot

Fraksi Golkar DPRD SU Dorong Pemprovsu Terapkan Kebijakan Fiskal Daerah Berpihak ke Rakyat

Fraksi PDI-P Kritisi Jumlah R-APBD Sumut TA 2026 yang Merosot

Polisi Tangkap Anggota DPRD Sinjai yang Diduga Otaki Pembakaran Mobil Kader Demokrat

Hasyim Dorong Pemko Medan Prioritaskan Penanganan Banjir di Medan Utara

Sekwan DPRD Gunungsitoli Diminta Jelaskan Penggunaan Anggaran Mebel dan Pendingin Rp2 Miliar

Rahmansyah Sibarani Klarifikasi Dugaan Keterlibatan dalam Bentrok Massa di Tapteng: “Saya Hanya Bela Diri”