Rotasi Kepala Sekolah di Taput Tuai Tanda Tanya: Pejabat Senior Jadi Guru, Junior Jadi Kepala

Taput (harianSIB.com)

Rotasi besar-besaran 95 guru dan kepala sekolah di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menuai sorotan publik. Pasalnya, terdapat perbedaan mencolok dalam pola penugasan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 537 Tahun 2025.

Sejumlah kepala sekolah berpangkat tinggi dan bergelar magister justru dikembalikan menjadi guru, sementara guru berpangkat lebih rendah dengan gelar sarjana diangkat menjadi kepala sekolah menggantikan mereka.

Bupati Taput, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, resmi melantik 44 dari 95 kepala sekolah yang terdampak rotasi tersebut di Aula Martua Kantor Bupati, Senin (17/11/2025). Turut dilantik dalam acara yang sama Direktur PDAM Mual Natio, David PPH Hutabarat.

Salah satu contoh paling mencolok adalah rotasi di SMP Negeri 6 Tarutung. Nurdin Hutapea, seorang kepala sekolah berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) pangkat tertinggi di antara para pendidik dikembalikan menjadi guru biasa di sekolah yang sama.

Baca Juga:

• Pemkab Taput Gelar Bimtek di Medan, Muncul Pertanyaan Soal Efisiensi Anggaran

Posisinya sebagai kepala sekolah diisi Mariana Purba yang berpangkat Penata Tingkat I (III/d), terpaut dua tingkat lebih rendah dari Nurdin.

Pembina Utama Muda (IV/c) merupakan golongan kepangkatan yang biasanya diraih setelah puluhan tahun mengabdi dan melalui berbagai jenjang promosi. Sementara Penata Tingkat I (III/d) adalah pangkat menengah dalam struktur kepegawaian.

Yang lebih mengejutkan, sejumlah kepala sekolah yang sudah bergelar Magister (S2) justru mengalami penurunan jabatan atau yang dalam bahasa birokrasi disebut "demosi".

Lucy, SPd MPd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Siatas Barita dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), kini dikembalikan menjadi guru di SMP Negeri 4 Pahae Julu.

"Ini membingungkan. Lucy sudah memiliki gelar Magister Pendidikan dan pengalaman memimpin sekolah, tapi dikembalikan jadi guru," kata salah seorang guru di Taput yang enggan disebutkan namanya, Senin (17/11/2025).

Hal serupa dialami Robert Feber Parningotan Sidabutar, SPd M.Pd yang dari Kepala SMP Negeri 4 Sipoholon dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) kini menjadi guru di SMP Negeri 6 Parmonangan.

Himren Tambunan SPd, MPd juga mengalami nasib sama. Dari Kepala SMP Negeri 3 Muara dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), ia kini menjadi guru di SMP Negeri 4 Siborongborong.

Tidak hanya Magister Pendidikan, pejabat dengan gelar Magister Manajemen (MM) juga terkena demosi.

Amstrong Naibaho SPd, MM yang memiliki gelar ganda dan berpangkat Pembina (IV/a), dari Kepala SMP Negeri 6 Pangaribuan dikembalikan menjadi guru di sekolah yang sama.

Sementara itu, Rosmida Pidelina Manalu SPd MPd yang berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b), dari Kepala SD Negeri 177045 Pealangge di Kecamatan Siborongborong juga dikembalikan menjadi guru di sekolah yang sama.

Di bagian lain, beberapa guru dengan pangkat relatif rendah justru diangkat menjadi kepala sekolah.

Muhtar Daryatmo Pasaribu yang berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) salah satu pangkat terendah untuk menjadi pejabat struktural ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri 173199 Silantom Julu di Kecamatan Pangaribuan.

Tiur Simbolon, juga berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), ditunjuk sebagai Plt Kepala SD Negeri 175749 Aekrau di Kecamatan Simangumban.

Pangabahan Pakpahan dengan pangkat yang sama (III/b), sebelumnya adalah Kepala SD Negeri 173251 Hopong namun dikembalikan menjadi guru. Posisinya diisi oleh Tujuan Nainggolan yang berpangkat Penata Tingkat I (III/d).

Disparitas ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pendidik dan masyarakat Taput apa kriteria sebenarnya dalam rotasi ini?

"Kalau berdasarkan senioritas dan pangkat, seharusnya yang senior tetap di posisi kepala sekolah. Kalau berdasarkan kompetensi, harusnya yang bergelar S2 lebih diutamakan. Tapi kenyataannya terbalik," ujar pengamat pendidikan yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Ia menambahkan, ada kemungkinan penilaian berdasarkan kinerja atau faktor lain yang tidak terlihat di permukaan. Tapi transparansi dalam hal ini sangat penting untuk menghindari dugaan nepotisme atau subjektivitas.

Menanggapi berbagai pertanyaan, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat dalam acara pelantikan 44 kepala sekolah, di Aula Martua Kantor Bupati menegaskan, keputusan ini adalah hasil penilaian yang ketat.

"Bapak ibu bisa hadir saat ini adalah hasil dari penilaian kami. Bapak ibu juga akan dinilai selama satu semester ke depan," kata Bupati saat melantik para kepala sekolah, Senin (17/11/2025).

Pernyataan ini menunjukkan, pelantikan ini bukan bersifat permanen. Para kepala sekolah yang baru dilantik akan menjalani masa evaluasi selama enam bulan ke depan.

"Ini bukan pelantikan selamanya. Kami akan terus mengevaluasi kinerja. Kalau tidak sesuai harapan, bisa jadi ada perubahan lagi," tegasnya.

Namun, Bupati tidak merinci secara spesifik kriteria penilaian yang digunakan dalam rotasi ini, termasuk mengapa beberapa pejabat senior dan bergelar Magister dikembalikan menjadi guru.

Dalam arahannya, Bupati menekankan peran strategis kepala sekolah dalam mewujudkan visi Tapanuli Utara.

"Taput mencantumkan pendidikan yang merata dan unggul dalam visi dan misi. Yang menjadi perpanjangan tangan kami adalah bapak ibu," ujarnya.

Ia berharap para kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Bupati juga menegaskan, komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan, termasuk penyaluran 12 perangkat VSAT (Internet Satelit) untuk sekolah-sekolah guna meningkatkan akses internet dan mendukung pembelajaran digital.

"Harapan kami sangat besar kepada generasi penerus. Kami akan terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan," katanya.

Dalam acara yang sama, Bupati juga melantik David PPH Hutabarat sebagai Direktur PDAM Mual Natio berdasarkan Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Nomor 9 Tahun 2025.

Kepada Direktur PDAM yang baru, Bupati meminta langkah cepat untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

"Tantangan besar ada di depan. Pelayanan harus prima. Lakukan rapat teknis segera," tegasnya.

David PPH Hutabarat diharapkan dapat segera memperbaiki sistem pelayanan air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Taput.

Analisis terhadap 95 nama dalam SK Bupati menunjukkan pola yang tidak konsisten. Ada kepala sekolah berpangkat IV/c (tertinggi) yang dikembalikan jadi guru, sementara guru berpangkat III/b (rendah) diangkat menjadi kepala sekolah atau Plt.

Contoh lain adalah Dollar Simatupang, berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c), dari Kepala SMP Negeri 1 Pahae Jae dikembalikan menjadi guru di sekolah yang sama. Posisinya diisi oleh Roden Sia Sibarani yang memang juga berpangkat IV/c, tapi sebelumnya adalah guru.

Arnot Sirumapea juga Pembina Utama Muda (IV/c), dari Kepala SMP Negeri 3 Pagaran kini menjadi guru di SMP Negeri 2 Siborongborong. Posisinya diisi Duma Pakpahan yang berpangkat lebih rendah, yaitu Pembina (IV/a).

Yang juga menjadi sorotan adalah banyaknya penugasan dengan status Pelaksana Tugas (Plt), bukan definitif. Dari 95 orang yang terdampak rotasi, hanya 44 yang dilantik secara definitif pada Senin (17/11/2025).

Sisanya ditugaskan sebagai Plt dengan status yang tidak permanen. Mayoritas Plt ini memiliki pangkat III/b atau III/c, yang relatif rendah untuk menjadi kepala sekolah.

"Status Plt itu tidak ideal. Mereka tidak punya kewenangan penuh seperti kepala sekolah definitif, tapi tanggung jawabnya sama. Ini bisa menghambat pengambilan keputusan strategis di sekolah," jelas A Simanjuntak seorang kepala sekolah senior di Taput.

Beberapa guru pun yang dihubungi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak rotasi ini pada kualitas pendidikan.

"Kepala sekolah yang berpengalaman dan berpendidikan tinggi dikembalikan jadi guru, sementara yang baru diangkat masih perlu belajar. Ini bisa mengganggu program-program sekolah yang sudah berjalan," ujar A Tampubolon seorang guru SMP di Taput.

B Siburian seorang orang tua murid juga menyampaikan kekhawatirannya. "Kami ingin yang terbaik untuk anak-anak kami. Kepala sekolah itu penting. Kalau orangnya terus ganti-ganti dan yang baru kurang pengalaman, bagaimana nasib pendidikan anak kami?" tanyanya.

Selain demosi dan promosi, ada juga pola mutasi antar sekolah. Aswita Hutagalung yang sebelumnya memimpin SD Negeri 173106 Parbubu di Kecamatan Tarutung, dipindahkan ke SD Negeri 173100 Tarutung.

Jonggara Simanjuntak yang sebelumnya Kepala SD Negeri 175749 Aekrau di Kecamatan Simangumban, dipindahkan ke SD Negeri 173247 Aeksah di kecamatan yang sama.

Di tingkat SMP, Robintang Sibarani yang sebelumnya guru SMP Negeri 1 Garoga, kini dipercaya memimpin sekolah tersebut sebagai kepala sekolah, menggantikan Renta Tampubolon yang kembali menjadi guru (**)

Tata Kelola Pengawas dan Kepala Sekolah Perlu Diperbarui

13 - 17 Oktober 2018, Festival Tenun Nusantara di Tapanuli Utara

Gebyar PAUD 2018 Tapanuli Utara Diwarnai Berbagai Lomba

47 Kepala Sekolah di Langkat Dilantik

Bawaslu Sumut Tetapkan Panwaslih Tapanuli Utara Langgar Kode Etik

Perkosa ABG India, 7 Orang Termasuk Kepala Sekolah Ditangkap