Ketua PPN Gunungsitoli Sambut Wapres di Nias, Desak Dialog Terbuka dengan Aktivis

Gunungsitoli(harianSIB.com)

Ketua DPC Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli yang juga Koordinator Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA), Nota Ziliwu, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias.

Ia menilai kedatangan Wapres Gibran merupakan momentum penting untuk membuka ruang dialog serta mengevaluasi berbagai persoalan yang masih membebani masyarakat.

Nota menekankan bahwa kunjungan pejabat tinggi negara tidak boleh berhenti pada acara seremonial dan agenda formal semata.

Menurutnya, kehadiran Wapres harus menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi objektif di daerah, termasuk lambannya respon aparat pemerintah terhadap aspirasi rakyat.

Baca Juga:

• Mahasiswa Demo Peringati 1 Tahun Prabowo-Gibran di Jakpus, Bawa 8 Tuntutan

"Kunjungan Wakil Presiden ke Nias merupakan kehormatan bagi kita. Namun kami berharap kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Ini harus menjadi titik awal untuk mengevaluasi kinerja aparat daerah yang selama ini dinilai lamban merespons kebutuhan dan suara masyarakat," ujar Nota Ziliwu saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Selasa (18/11/2025) di kota Gunungsitoli.

Ia juga mendorong agar Wapres membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, terutama para aktivis dan organisasi rakyat yang selama ini berada di garis depan memperjuangkan kepentingan publik.

Nota menilai dialog tersebut penting agar pemerintah pusat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat terkait persoalan mendesak di Kepulauan Nias.

"Kami berharap Wakil Presiden memberikan waktu untuk bertemu para aktivis dan masyarakat sipil di Kepulauan Nias. Banyak persoalan penting yang tidak tersampaikan secara akurat ke pusat karena minimnya dialog. Dengan bertemu masyarakat akar rumput, pemerintah dapat merumuskan langkah konkret untuk kemajuan Pulau Nias," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kunjungan ini harus menjadi awal dari perubahan signifikan, khususnya dalam percepatan pembangunan, penegakan hukum yang tegas, serta pembenahan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)