Pemkab Humbahas Klarifikasi Soal Usulan Pengadaan Mobil Dinas Wakil Bupati

Humbahas (harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai pengajuan pengadaan mobil dinas Wakil Bupati Humbahas. Sekretaris Daerah (Sekda) Humbahas, Chiristison Marbun, menegaskan bahwa pengajuan tersebut bukan bentuk pemborosan, melainkan bagian dari Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Menurut Chiristison, mobil dinas Wakil Bupati sudah memasuki usia pakai lima tahun sejak Februari lalu sehingga wajar diganti untuk mengantisipasi kerusakan yang dapat menghambat tugas jabatan.

"Biasanya umur ekonomis kendaraan dinas sekitar lima tahun. Maka perlu antisipasi untuk kerusakan kendaraan tersebut agar pelaksanaan tugas tetap lancar," ujarnya kepada SIB News Network (SNN) melalui telepon seluler, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, pengadaan mobil dinas merupakan fasilitas yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. "Fasilitas itu termasuk kendaraan dinas," kata Chiristison.

Baca Juga:

• Polda Sumut Klarifikasi Dugaan Terima Uang Lepaskan Wakil Ketua DPRK Simeulue yang Terjaring Razia

Terkait kebijakan efisiensi dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025, Chiristison menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan seluruh pengadaan barang dan jasa.

"Fokus efisiensi adalah memangkas program seremonial dan belanja tidak prioritas seperti perjalanan dinas. Pengadaan mobil dinas justru dapat menjadi efisiensi jangka panjang untuk mendukung kinerja pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, dalam rapat paripurna DPRD Humbahas sebelumnya, Wakil Bupati Junita Rebekka Marbun menyatakan penolakannya terhadap anggaran pengadaan mobil dinas baru. Sikap tersebut disampaikan secara terbuka melalui surat resmi.

"Melalui surat kepada Ketua DPRD, saya menolak anggaran pembelian mobil dinas Wakil Bupati. Pemerintah harus memberi contoh hidup sederhana dan memastikan anggaran benar-benar dipakai untuk rakyat," tegasnya.

Klarifikasi Pemkab Humbahas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konteks pengajuan tersebut sekaligus menjelaskan perbedaan pandangan antara eksekutif dan Wakil Bupati dalam proses pembahasan anggaran.(**)

Polda Sumut Klarifikasi Dugaan Terima Uang Lepaskan Wakil Ketua DPRK Simeulue yang Terjaring Razia

Rahmansyah Sibarani Klarifikasi Dugaan Keterlibatan dalam Bentrok Massa di Tapteng: “Saya Hanya Bela Diri”

BKPSDM Nias Barat Bantah Surat Mutasi Palsu yang Beredar, Tegaskan Tak Pernah Diterbitkan

Kapolres Wahyu Bantah Anggotanya Jadi Provokator saat Bentrok di Tapteng

Pemprov Sumut Bantah Dana Mengendap Rp3,1 Triliun, BKAD Tegaskan Hanya Rp990 Miliar

Viral di Pacitan! Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun Dengan Mahar Rp.3 Miliar, Ini Faktanya