Almas Lintang Desak KLHK Dengarkan Aspirasi Masyarakat Terdampak Langsung Tambang DPM

Dairi(harianSIB.com)

Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang), terdiri atas pemuda dari lima desa dan satu kelurahan di sekitar wilayah operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM), secara resmi menyampaikan surat pernyataan dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup RI.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Adendum Amdal serta RKL/RPL PT DPM yang digelar oleh KLHK melalui Zoom pada Kamis (27/11/2025).

Surat tersebut ditandatangani Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, mewakili masyarakat dari Desa Tuntung Batu, Bongkaras, Bonian, Longkotan, Polling Anak-Anak, serta Kelurahan Parongil—wilayah yang berada paling dekat dan terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Dairi, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Camat Silima Pungga-pungga, Camat Lae Parira, para kepala desa se-Kecamatan Silima Pungga-pungga, lurah, tokoh masyarakat dari setiap desa (masing-masing empat orang), Kepala Desa Pandiangan, Pemangku Hak Ulayat Kabupaten Dairi (sebanyak 19 orang), perwakilan LSM Almas Lintang, LSM YDPK, PETRASA melalui Zoom, serta konsultan PT DPM dari Citra Melati Alam Prima, dan Nugroho Indra Widardi dari PDLUK Kementerian LHK.

Baca Juga:

• Massa AMDPP Aksi Damai di DPRD Pertanyakan Keseriusan PT DPM Berinvestasi di Dairi

Dalam surat pernyataannya, Almas Lintang menegaskan, sejak kehadiran PT DPM pada tahun 1998, masyarakat merasakan banyak perubahan positif, mulai dari peningkatan perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga aspek sosial dan budaya.

"Untuk alasan tersebut, kami mendukung sepenuhnya kehadiran DPM sebagai investor sektor pertambangan yang memiliki itikad baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi, khususnya warga lingkar tambang," tulis Almas Lintang.