Almas Lintang Desak KLHK Dengarkan Aspirasi Masyarakat Terdampak Langsung Tambang DPM

Dairi(harianSIB.com)

Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang), terdiri atas pemuda dari lima desa dan satu kelurahan di sekitar wilayah operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM), secara resmi menyampaikan surat pernyataan dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup RI.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Adendum Amdal serta RKL/RPL PT DPM yang digelar oleh KLHK melalui Zoom pada Kamis (27/11/2025).

Surat tersebut ditandatangani Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, mewakili masyarakat dari Desa Tuntung Batu, Bongkaras, Bonian, Longkotan, Polling Anak-Anak, serta Kelurahan Parongil—wilayah yang berada paling dekat dan terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Dairi, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Camat Silima Pungga-pungga, Camat Lae Parira, para kepala desa se-Kecamatan Silima Pungga-pungga, lurah, tokoh masyarakat dari setiap desa (masing-masing empat orang), Kepala Desa Pandiangan, Pemangku Hak Ulayat Kabupaten Dairi (sebanyak 19 orang), perwakilan LSM Almas Lintang, LSM YDPK, PETRASA melalui Zoom, serta konsultan PT DPM dari Citra Melati Alam Prima, dan Nugroho Indra Widardi dari PDLUK Kementerian LHK.

Baca Juga:

• Massa AMDPP Aksi Damai di DPRD Pertanyakan Keseriusan PT DPM Berinvestasi di Dairi

Dalam surat pernyataannya, Almas Lintang menegaskan, sejak kehadiran PT DPM pada tahun 1998, masyarakat merasakan banyak perubahan positif, mulai dari peningkatan perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga aspek sosial dan budaya.

"Untuk alasan tersebut, kami mendukung sepenuhnya kehadiran DPM sebagai investor sektor pertambangan yang memiliki itikad baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dairi, khususnya warga lingkar tambang," tulis Almas Lintang.

Mereka juga menyampaikan kekecewaan terhadap respons KLHK yang dinilai lebih banyak mempertimbangkan isu-isu negatif dari sejumlah LSM penolak tambang. Menurut Almas Lintang, kelompok penolak tersebut tidak berasal dari wilayah lingkar tambang dan tidak memberikan kontribusi apa pun kepada masyarakat setempat.

"Kami tidak mengenal anggota LSM yang menolak DPM dan tidak pernah merasakan bantuan atau advokasi dari mereka. Kami menolak dengan tegas kehadiran LSM tersebut di wilayah kami karena tidak memberikan solusi apa pun," tegas mereka.

Melalui surat ini, Almas Lintang menekankan, masyarakat lingkar tambang berhak menentukan masa depan mereka sendiri, termasuk dalam mendukung pemanfaatan sumber daya mineral selama mengikuti regulasi yang berlaku.

Mereka berharap Menteri LHK berkenan mendengar aspirasi masyarakat sekitar area tambang dan memberikan kesempatan kepada PT DPM untuk segera beroperasi kembali demi meningkatkan kesejahteraan warga.

"Atas perhatian Bapak Menteri LHK, kami mengucapkan banyak terima kasih," tutup surat pernyataan itu. (*)