Pejabat Inspektorat Menjadi MC di Acara Partai, BKPSDM akan Klarifikasi

Nisel (harianSIB.com)

Dalam sebulan terakhir beredar video seorang pejabat di Inspektorat Nias Selatan (Nisel) yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu (Irban) I bernama Yulianus Tohu Ndruru, menjadi Master of Ceremony (MC) atau pembawa acara pada kegiatan partai.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan partai politik itu kemudian dipersoalkan Ketua Lembaga Independen Bersih Anti Suap (LIBAS 88) Nisel, Tomaziduhu Baene, Rabu (24/12/2025).

Menurut Tomaz Baene, peran ASN tidak dapat dipandang sebagai kehadiran biasa. Ia dinilai berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik praktis dengan menjadi pembawa acara pada perayaan kemenangan partai.

Tindakan Tohu yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, serta Surat Keputusan Bersama lima lembaga negara mengenai netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada. Aturan tersebut secara tegas melarang ASN terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam aktivitas partai politik.

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Dampingi Wapres Kunker di Kepulauan Nias

"Masalahnya bukan hanya administratif. Ia adalah pejabat pengawas. Jika pengawas justru tampil di panggung politik, bagaimana menjamin objektivitas pengawasan. Yang bersangkutan bukan sekadar ASN biasa, tetapi pejabat Inspektorat. Fungsi pengawasan internal melekat pada dirinya," kata Tomaz.

Ia juga menginformasikan, Yulianus bukan hanya hadir sebagai undangan tapi kerap mengikuti kegiatan partai politik.

Ketua BUMnag Unggul Jaya Simalungun Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

Inspektorat Karo Terbitkan Bebas TGR atas Pengunaan anggaran di upt puskesmas dolat rayat

Formas Desak DPRD Tapteng Bentuk Pansus Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Inspektorat Deliserdang Laporkan Dugaan Penyelewengan Pajak ke Kejari

Bupati Deliserdang Tegas: Tidak Ada Ruang untuk Pungli dan Jual Beli Jabatan

Permak Tuntut Inspektorat Tapteng Tuntaskan Laporan Penyelewengan Dana Desa