Viral Tolak Pasien Kritis, DPRD Tebingtinggi Gelar RDP dan Desak Dirut RSKP Dicopot

Tebingtinggi(harianSIB.com)

Setelah viral di media sosial mengenai kualitas pelayanan Rumah Sakit Kumpulan Pane (RSKP) terutama penolakan pasien kritis, DPRD Kota Tebingtinggi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama bersama Dirut RSKP di ruang paripurna DPRD jalan Dr. Sutomo No 14 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebingtinggi Kota, Jumat (9/1/2026).

Pantauan harianSIB.com, suasana RDP berlangsung tegang, DPRD minta dirut RSKP Lili Marliana segera dicopot, pasalnya penolakan pasien tersebut merupakan pelanggaran hukum yang tertulis di UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, khusus pasal 438 ayat 1.

RDP di pimpin oleh ketua DPRD Kota Tebingtinggi Sakti Khaddafi Nasution beserta anggota DPRD lainnya, diantaranya Andar Alatas Hutagalung, Kaharuddin Nasution, M. Azwar, Abdul Rahman, Indra Gunawan, Yuridho Chap, Ogamota Hulu, Ernawati, Sulaiman Nasution, Malik Syahputra Purba, beserta Dirut RSKP Lili Marliana serta Kadis Kesehatan Fitri Sari Saragih, di saksikan oleh masyarakat Kota Tebingtinggi beserta awak media.

Dalam rapat tersebut, Dirut RSKP Lili Marliana menyampaikan turut bersalah atas kejadian viralnya pasien kritis yang ditolak dirawat oleh anggotanya dengan alasan tidak ada kamar karena sedang diperbaiki.

Baca Juga:

• Pembangunan Eks Kejaksaan Tebingtinggi Amburadul, Rp2,7 Miliar Uang Rakyat Diduga Terbuang Sia-sia

"Saya meminta maaf atas kesalahan anggota saya yang telah melakukan kesalahan atas penolakan pasien tersebut, dan kedepan akan memperbaiki menjadi lebih baik lagi", ucapnya.

Pertanyaan tersebut disambut Malik Syahputra Purba dengan tegas kepada dirut RSKP bahwa dulu pernah juga mengalami hal sedemikian rupa sebelum Ia menjadi DPRD.

"Jangan karna tidak pejabat jadi tidak dilayani, dulu saya juga pernah mendapatkan pelayanan buruk di RSKP, Almarhum Ayah saya ditolak untuk di rawat oleh karena itu saya sangat merasa sedih dengan kejadian yang viral sekarang ini. Dari dulu pelayanan di RSKP terus buruk, saya tidak mau kejadian serupa terulang kembali ke masyarakat lainnya ," tegasnya.

Kemudian Ernwati menegaskan perlunya pergantian ulang jajaran manajemen di RSKP agar berubah menjadi lebih baik.

"Ubah semua jajaran yang sekarang bertugas, juga kalau bisa jangan lagi direktur yang menjabat berlatarbelakang dokter, karena dari dulu tidak becus dalam memanajemen RSKP ini, kalau bisa terbuka untuk umum namun wakil direktur boleh dari latar belakang dokter", ucapnya.

Dari kondisi tersebut, anggota DPRD yg hadir rapat tersebut meminta Hak interpelasi, pencopotan Dirut RSKP, perjanjian pengunduran diri Kadis Kesehatan, serta rekomendasi kepada APH dalam Penegakan hukum UU No.17 tahun 2023.(*)

Direktur RSUD Sultan Sulaiman Instruksikan Seluruh Jajaran Tingkatkan Pelayanan Prima dan Humanis

Antonius Tumangggor Usulkan Setiap Lingkungan di Medan Miliki 1 Becak Sampah ini

Kapolres Tanah Karo Tinjau Pembangunan Dapur SPPG di Sigarang-garang

Kasat Narkoba Ajak Jajaran Polres Tanjungbalai Jaga Solidaritas

Pastikan Pelayanan Optimal, Bupati Karo Tinjau RSU Kabanjahe dan Disdukcapil

Apel Perdana Awal Tahun, Bupati Aceh Tenggara Tekankan Disiplin dan Pelayanan Publik