Fantastis, Isu Pengadaan Mobil Dinas Bupati Samosir Rp3 Miliar Lebih Tuai Sorotan Publik

Samosir(harianSIB.com)

Informasi terkait pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Samosir dengan nilai fantastis menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

Berdasarkan informasi yang beredar, mobil dinas Bupati Samosir disebut-sebut dibeli dengan anggaran lebih dari Rp3 miliar, sementara mobil dinas Wakil Bupati Samosir diperkirakan bernilai di atas Rp800 juta.

Pengadaan kendaraan dinas tersebut disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.

Mobil dinas Bupati Samosir dikabarkan berjenis Toyota Land Cruiser, sedangkan mobil dinas Wakil Bupati berjenis Tank 300.

Baca Juga:

• Viral di Medsos, Foto Bupati dan Wakil Bupati Samosir Diturunkan Karena Belum Lunas

Hingga saat ini, mobil dinas Bupati Samosir belum terlihat di rumah dinas maupun lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah wartawan, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan disebut telah digunakan dalam rangka tugas kedinasan.

Sementara itu, mobil dinas Wakil Bupati Samosir dilaporkan telah berada di Samosir dan digunakan sejak beberapa bulan terakhir.

Menanggapi informasi tersebut, pemerhati pembangunan Samosir, Oloan Simbolon, kepada harianSIB.com, Rabu (14/1/2026), menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai, apabila benar mobil dinas Bupati dibeli dengan harga lebih dari Rp3 miliar, hal tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

"Di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang akibat gagal panen dan dampak kemarau panjang tahun lalu, pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis patut dipertanyakan," ujarnya.

Oloan yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Samosir menegaskan bahwa DPRD Samosir perlu bersikap proaktif dengan meminta klarifikasi dan menelusuri realisasi anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang bertujuan memangkas belanja negara dan daerah agar lebih tepat sasaran.

"DPRD harus mempertanyakan urgensi pengadaan mobil dinas dengan harga tinggi. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak," tegasnya.

Lebih lanjut, Oloan menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur anggaran, tetapi juga dari kepekaan moral dan empati terhadap kondisi rakyat.

"Anggaran mungkin tersedia dan prosedur bisa saja benar, namun yang terpenting adalah kelayakan secara moral. Apakah ini waktu yang tepat untuk pengadaan kendaraan mewah, ketika rakyat sedang kesulitan?" katanya.

Ia juga menilai bahwa kemewahan yang berlebihan berpotensi memperlebar jarak antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.

"Ketika rakyat berjuang untuk bertahan hidup, kemewahan simbolik justru dapat meruntuhkan kepercayaan publik," tambah Oloan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak, yang dihubungi terkait kebenaran informasi harga mobil dinas Bupati, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan.

Namun, berdasarkan informasi dari salah seorang pejabat di lingkungan Kantor Bupati Samosir, mobil dinas Bupati Samosir tersebut memang masih berada di Jakarta dan telah digunakan dalam kegiatan kedinasan di ibu kota. (*)

Ratusan Masyarakat Desa Aek Sipitudai Tolak SK 579 ke Kantor Bupati Samosir

Dishut Sumut Minta Bupati Samosir Hentikan Aktivitas Pembangunan di Hutan Lindung

Wakil Bupati Samosir Minta Seluruh Kepala Desa Tertib Administrasi, Transparan dan Bertanggungjawab

Jautir Simbolon Abang Kandung Bupati Samosir Dilaporkan Menganiaya Aktivis Lingkungan YPDT

Anggota DPD RI Parlindungan Purba Bersama Bupati Samosir Panen Perdana Bawang Merah di Pangururan

Wakil Bupati Samosir Buka Pencanangan Kampung KB di Palipi