Pemkab Samosir Tegaskan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Sudah Sesuai Permendagri

Ia menambahkan, Permendagri hanya mengatur spesifikasi teknis kendaraan, bukan batas harga pembelian.

Hotraja menyatakan, pengadaan mobil dinas dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai prosedur. Anggaran untuk pembelian kendaraan telah dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun 2025.

"Pengadaan ini sudah menjadi bagian dari Perda APBD yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak," tegasnya.

Kebijakan tersebut juga telah mendapat persetujuan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir. Dengan demikian, pengadaan memiliki dasar hukum dan anggaran yang sah.

Pemilihan jenis kendaraan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Samosir yang berbukit, terjal, dan memiliki medan jalan menantang. Menurut Hotraja, dibutuhkan kendaraan yang aman dan nyaman untuk menunjang pelaksanaan tugas kepala daerah.

"Aspek pengadaan ini berangkat dari kondisi sebelumnya, di mana selama satu periode Bupati Samosir masih menggunakan kendaraan dinas lama eks Bupati sebelumnya," jelasnya.

Dinas PU Harus Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Pomparan Raja Turnip Boru-Bere Indonesia Kunjungan Sejarah ke Samosir