Pemkab Samosir Tegaskan Pengadaan Mobil Dinas Bupati Sudah Sesuai Permendagri

Samosir(harianSIB.com)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menegaskan, pengadaan mobil dinas Bupati Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa sekelompok masyarakat yang mempertanyakan pembelian kendaraan dinas kepala daerah.

Puluhan orang yang mengaku mewakili masyarakat Samosir melakukan demonstrasi di halaman Kantor Bupati Samosir, Kamis, (22/1/2026). Aksi tersebut dikawal petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir Hotraja Sitanggang menjelaskan, spesifikasi kendaraan yang diadakan memiliki kapasitas mesin 2.800 cc. Angka tersebut masih di bawah batas maksimal 3.200 cc yang diatur dalam Permendagri.

Baca Juga:

• Dana Desa Simalungun 2026 Turun Jadi Rp281 Miliar, Tiga Nagori Dapat Alokasi di Atas Rp400 Juta

"Dari sisi spesifikasi, kapasitas kendaraan yang diadakan 2.800 cc berada di bawah batas maksimal 3.200 cc sebagaimana diatur dalam Permendagri," ujar Hotraja saat menerima aspirasi demonstran.

Hotraja didampingi Asisten I, Asisten III dan Sekretaris Daerah Badan Rudi SM Siahaan saat memberikan penjelasan kepada massa.

Ia menambahkan, Permendagri hanya mengatur spesifikasi teknis kendaraan, bukan batas harga pembelian.

Hotraja menyatakan, pengadaan mobil dinas dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai prosedur. Anggaran untuk pembelian kendaraan telah dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun 2025.

"Pengadaan ini sudah menjadi bagian dari Perda APBD yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak," tegasnya.

Kebijakan tersebut juga telah mendapat persetujuan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir. Dengan demikian, pengadaan memiliki dasar hukum dan anggaran yang sah.

Pemilihan jenis kendaraan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Samosir yang berbukit, terjal, dan memiliki medan jalan menantang. Menurut Hotraja, dibutuhkan kendaraan yang aman dan nyaman untuk menunjang pelaksanaan tugas kepala daerah.

"Aspek pengadaan ini berangkat dari kondisi sebelumnya, di mana selama satu periode Bupati Samosir masih menggunakan kendaraan dinas lama eks Bupati sebelumnya," jelasnya.

Hotraja menambahkan, kondisi kendaraan lama bahkan membuat Bupati Samosir kerap menggunakan mobil pribadi untuk melaksanakan tugas kedinasan.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Hotraja menegaskan Pemkab Samosir selalu patuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) lebih menekankan pengurangan kegiatan seremonial dan belanja tidak prioritas.

Kebijakan tersebut tidak secara eksplisit melarang pengadaan kendaraan dinas sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di akhir pertemuan, Hotraja mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif. Ia berharap masyarakat saling mendukung demi kemajuan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Samosir (**)

Dinas PU Harus Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas

Anggota DPRD Medan Minta Jalan Medan Labuhan yang Rusak Segera Diperbaiki

Bupati Samosir Minta PT Aqua Farm Nusantara Kurangi Keramba di Danau Toba

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Pomparan Raja Turnip Boru-Bere Indonesia Kunjungan Sejarah ke Samosir