Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kamis, 29 Januari 2026

Ephorus HKBP–GOKESU Apresiasi Presiden, Desak Pemulihan Ekologis Pasca Pencabutan Izin PT TPL

Bongsu Batara Sitompul - Rabu, 28 Januari 2026 21:05 WIB
315 view
Ephorus HKBP–GOKESU Apresiasi Presiden, Desak Pemulihan Ekologis Pasca Pencabutan Izin PT TPL
Foto SNN : Bongsu Batara Sitompul
SAMPAIKAN PERNYATAAN SIKAP : Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan bersama Sekber GOKESU, Ketua KSPPM Roki Pasaribu SH MH, Aman Tano Batak Jhontoni Tarihoran. Akademisi Dr Dimpos Manalu dan Kanwil BRWA Sumut Roganda Simanjuntak saat menyampaikan pernyataa

Pastor Walden mengungkapkan, Sekber GOKESU sangat mendukung langkah Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang telah menggugat PT Toba Pulp Lestari secara perdata ke pengadilan.

" Kemudian kami juga mendorong Pemerintah untuk menggugat PT TPL secara pidana sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku karena perusahaan ini telah berkontribusi besar dalam menimbulkan bencana ekologis berupa banjir bandang dan longsor di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, " ujarnya.

Pastor Walden juga menegaskan, kepada pemerintah untuk tidak menerbitkan izin baru bagi perusahaan-perusahaan ekstraktif di wilayah Tapanuli Raya. Penghentian ekspansi industri ekstraktif merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup di kawasan tersebut. Kemudian penghentian pemberian izin-izin baru industri ekstraktif menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah yang pro lingkungan dan masyarakat.

" Kami juga mendesak Pemerintah untuk menjalankan prinsip good governance yang mensyaratkan yaitu aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik pasca pencabutan PBPH PT TPL , " ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintah juga harus melibatkan partisipasi publik khususnya organisasi masyarakat sipil seperti gereja, ulama, NGO terutama korban bencana untuk menghindari lahirnya kebijakan baru yang kontraproduktif dan berdampak negatif.

" Kami juga menuntut agar PT TPL bertanggung jawab penuh terhadap para pekerja dan memenuhi seluruh hak karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengecualian dan tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh, " ujarnya.

Editor
: Wilfred Manullang
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ephorus HKBP: Pemerintah dan Gereja Kiranya Saling Bekerjasama
Cawapres Ma ruf Amin Dijadwalkan Bertemu Ephorus HKBP
Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing : Golkar Patut Diapresiasi
Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing Resmikan Gedung Asrama Baru Tahap I STT HKBP
Mantan Ephorus HKBP Pdt WTP Simarmata Daftar Calon Anggota DPD RI
Tanpa Prosedur, Ephorus HKBP Nyatakan Pelantikan Direktur RS HKBP Balige Tidak Sah
komentar
beritaTerbaru