Pedang Demokrasi Gelar Aksi di Kantor DPRD dan Kejari Pematang Siantar

Pematangsiantar(harianSIB.com)

Puluhan massa yang tergabung dalam Pedang Demokrasi (Pemuda Pejuang Demokrasi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Pematangsiantar dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, Kamis (29/1/2026) siang.

Aksi tersebut menuntut pengusutan tuntas dugaan penyimpangan anggaran pembelian eks Rumah Singgah Covid-19 oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan nilai lebih dari Rp14 miliar.

Aksi massa berlangsung dengan pengamanan ketat dari personel Polres Pematangsiantar dan Satpol PP.

Para demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar DPRD dan Kejaksaan tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Baca Juga:

• Tiga Tersangka Korupsi APBDes Halongonan Timur Ditahan, Kerugian Negara Rp570 Juta

Koordinator aksi, Doni Kurniaan, dalam orasinya menilai pembelian aset tersebut sangat fantastis dan tidak masuk akal. Ia menduga kuat adanya praktik korupsi dan kepentingan pribadi di balik transaksi tersebut. Pedang Demokrasi pun mendesak DPRD menggunakan Hak Angket dan Hak Interpelasi serta membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus tersebut.

Menanggapi aksi itu, Ketua Pansus DPRD Kota Pematangsiantar, Tongam Pangaribuan, bersama sejumlah anggota Pansus menemui massa. Tongam menegaskan DPRD telah membentuk Pansus untuk menelusuri dugaan penyimpangan administrasi dan dugaan mark up harga dalam pembelian eks rumah singgah Covid-19 tersebut.

"Kami meminta dukungan masyarakat agar Pansus dapat bekerja maksimal dan transparan," kata Tongam.

Usai berunjuk rasa di DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Kejari Pematangsiantar. Di sana, mereka kembali mendesak Kejaksaan segera melakukan penyelidikan menyeluruh, mengaudit pembelian aset tersebut, serta memanggil dan memeriksa Wali Kota Pematangsiantar.

Aksi di Kejari diterima oleh Kasubsi II Intel Kejari Pematangsiantar, Lamhot Siburian. Ia menyampaikan bahwa aspirasi massa akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. "Kami memiliki waktu 30 hari dan dapat diperpanjang. Perkembangan penanganannya akan kami sampaikan," ujarnya sambil menerima pernyataan sikap dari massa aksi. (*)

Parit Dibongkar, Puluhan Pedagang Protes Datangi DPRD Deliserdang

Eksekusi Lahan KTPHS di Aekkuo Berjalan Humanis Usai Tertunda 10 Tahun

Audiensi Jelang HPN, PN Seirampah dan DPRD Sergai Dukung Penuh PWI

Lapas Kelas I Medan Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Khusus Kepada Warga Binaan

Ebenejer Sitorus Apresiasi Menhut Cabut 22 Izin PBPH di Sumut dan Aceh

Yahdi Khoir Dorong Dishub Realisasikan BRT di Sumatera Utara