Guru di SMA Negeri 1 Gidö Nias Laporkan Dugaan Pungli Pengurusan NUPTK

Nias(harianSIB.com)

Praktik dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Sumatera Utara. Kali ini, dugaan pungli mengarah ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah XIII Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

NUPTK merupakan identitas wajib bagi guru dan tenaga kependidikan, baik PNS maupun non-PNS, serta menjadi syarat utama untuk menerima honor melalui Dana BOS. Sesuai ketentuan yang berlaku, pengurusan NUPTK tidak dipungut biaya.

Namun, di Cabdisdik Wilayah XIII, sejumlah guru diduga diminta membayar uang sebesar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per orang untuk penerbitan NUPTK. Dugaan praktik ini disebut-sebut melibatkan oknum operator serta pimpinan cabang dinas di bawah kepemimpinan Augustinus Halawa, S.Pd, M.M.

Mantan Kepala SMA Negeri 1 Gidö, Bualaatulo Zebua saat diwawancarai Jurnalis SIB News Network (SNN), Jumat (30/1/2026), mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap setelah tujuh guru SMA Negeri 1 Gidö melapor kepadanya.

Baca Juga:

• Jaringan Pemuda Nusantara Unjuk Rasa di Kejatisu, Minta Dugaan Pungli Pengangkatan PPPK RSUD Aek Kanopan Labura Diusut Tuntas

"Para guru menyampaikan bahwa mereka diminta membayar untuk pengurusan NUPTK. Pungli itu diduga dilakukan oleh oknum pegawai bernama Erman Arif Zebua, S.Pd, atas perintah atasannya," ujar Bualaatulo.

Setelah pihak sekolah mendesak pengembalian dana, uang sebesar Rp17.500.000 dikembalikan melalui transfer ke operator sekolah. Namun demikian, masih terdapat uang tunai hasil dugaan pungli sekitar Rp20,7 juta yang hingga kini belum dikembalikan dan diduga telah dibagi kepada sejumlah pihak.

Bualaatulo menambahkan, hampir seluruh guru di sekolah tersebut mengalami perlakuan serupa. Bahkan, praktik ini diduga telah berlangsung cukup lama dan terjadi di berbagai sekolah dengan modus yang sama.

Tak hanya pengurusan NUPTK, dugaan pungli juga disebut terjadi dalam proses pelaporan Dana BOS serta pencairan tunjangan daerah terpencil. Nilai pungutan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kondisi sekolah dan status guru.

Atas dugaan tersebut, Bualaatulo Zebua menyatakan akan melaporkan kasus ini secara resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumut, serta aparat penegak hukum. Dan para guru juga berharap seluruh dana hasil dugaan pungli dapat dikembalikan, mengingat pengurusan NUPTK secara resmi dinyatakan gratis, sebagaimana tertuang dalam surat edaran Cabdisdik Wilayah XIII.

Agustinus Halawa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah XIII Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saat dimintai tanggapannya mengatakan, baru menyelidiki, karena kejadiannya ini terjadi di SMA Negeri 1 Gido dan sudah dipanggil yang memberikan di media untuk dimintai informasi.

"Pada prinsipnya pungli tidak dibenarkan Pak dan tidak bisa kita vonis juga bersalah sebelum kita minta konfirmasi yang terkait tentang ini," jawab Agustinus melalui WhatsAppnya.(*)

Jaringan Pemuda Nusantara Unjuk Rasa di Kejatisu, Minta Dugaan Pungli Pengangkatan PPPK RSUD Aek Kanopan Labura Diusut Tuntas

Ketua dan Wakil Ketua PN Madina Gaungkan Zona Integritas, Tolak Gratifikasi dan Pungli

Kajari Palas dan Dua Pegawai Kejaksaan Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Pungli Dana Desa

Tim Gabungan Polda Sumut dan Polres Belawan Tangkap Belasan Pelaku Pungli dan Curas

Pemuda 19 Tahun Ditangkap Diduga Pungli Sopir Truk di Jalur Tol Belawan

Demo, Kejati Sumut Diminta Usut Dugaan Pungli Tenaga Pendamping Desa