DPRD dan Pemkab Paluta Tegaskan Tak Ada Peninjauan Ulang Tapal Batas Paluta-Palas

Ia menambahkan, Komisi I DPRD Paluta juga tidak memiliki niat membuat penafsiran baru terhadap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kegiatan lapangan tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan kesesuaian titik koordinat di lapangan.

"Kami tidak bermaksud membuat penafsiran lain, hanya ingin memastikan titik koordinat yang sebenarnya di lapangan," ujarnya.

Menurut Hendri, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penetapan tapal batas berjalan secara adil, transparan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun daerah.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami ingin memastikan tapal batas ditetapkan secara adil dan transparan serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan daerah," tambahnya.

Terkait adanya dugaan konflik kepentingan, Hendri menegaskan tidak ada kepentingan pribadi maupun kepentingan sepihak dalam kegiatan tersebut.

"Saya pastikan tidak ada kepentingan sepihak ataupun kepentingan lainnya dari pribadi anggota DPRD dalam kegiatan yang dimaksud," tegasnya.

Pemkab Paluta Gelar Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027

Guru Honorer Ponpes di Paluta Diduga Cabuli 11 Santri, Korban Anak di Bawah Umur

Dilantik Serentak, Ini Daftar 26 Kepala Sekolah Baru di Padang Lawas Utara

Tiga Tersangka Korupsi APBDes Halongonan Timur Ditahan, Kerugian Negara Rp570 Juta

Maret 2026 Proyek Pembangunan Jalan di Kawasan Sipiongot Dilanjutkan

Demo di Depan Kejati Sumut Soroti Dinas PU Madina dan Soal Lahan Kebun di Paluta