Wali Kota Mahyaruddin Mohonkan Penerbitan Sertifikat Pulau di Tanjungbalai Ke Kanwil BPN Sumut

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim didampingi Ketua DPRD Tengku Eswin dan Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kanwil BPN Provsu), Selasa (24/2/2026).

Kunjungan Wali Kota itu diterima langsung Kepala Kanwil BPN Provsu Sri Pranoto, didampingi Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Yuliandi, dan Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Taufik Efendi.

Sementara itu, turut mendampingi Wali Kota yakni, Kadis PUTR Tety Juliani Siregar, Plt Kadis Perkim Muhammad Fadli Lubis.

Dalam kunjungan itu, Wali Kota Mahyaruddin Salim berkoordinasi dan menyampaikan permohonan dalam penerbitan sertifikat pulau di wilayah Kota Tanjungbalai.

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Pastikan Ibadah Minggu Aman dan Kondusif melalui Pengamanan Gereja

Wali Kota menyampaikan permohonan dukungan dan koordinasi kepada Kanwil BPN Sumut terkait proses penerbitan sertipikat pulau, guna memberikan kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan wilayah pulau serta mendukung pembangunan daerah.

"Melalui kunjungan ini, dapat terjalin sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Kota Tanjungbalai, lembaga legislatif dan BPN, sehingga pelayanan pertanahan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan memberikan kepastian hukum atas tanah, khususnya pemanfaatan wilayah pulau yang ada di Kota Tanjungbalai," kata Mahyaruddin.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut Sri Pranoto menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmen untuk mendukung program Pemerintah Kota Tanjungbalai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan data administrasi dan teknis sebagai dasar dalam proses sertifikasi pulau.

Kanwil BPN menyatakan komitmennya, untuk mendukung upaya penyelesaian permasalahan pertanahan di Kota Tanjungbalai melalui koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pertanahan setempat, serta pemerintah daerah. (**)