Tapsel Jadi Role Model Nasional, Penanganan Pascabencana Diakui Tercepat

Tapsel(harianSIB.com)

Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendapat pengakuan dari pemerintah pusat sebagai daerah tercepat dalam penanganan pascabencana di Indonesia. Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menyerahkan kunci 120 unit Hunian Tetap (Huntap) tahap pertama di Dusun Tamansari, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Jumat (27/3/2026).

Penyerahan kunci dilakukan Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, disaksikan ratusan warga penerima manfaat serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.

Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan percepatan penanganan pascabencana di Tapsel tidak terlepas dari kesiapan data penerima manfaat yang akurat dan terverifikasi. "Tapsel menjadi salah satu daerah tercepat. Ini bisa menjadi role model bagi daerah lain. Kolaborasi pemerintah daerah, BPS, TNI-Polri dan seluruh unsur berjalan sangat baik," ujarnya.

Ia menjelaskan, kunci percepatan pembangunan huntap terletak pada penyusunan data by name by address yang diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Tito juga mendorong daerah lain untuk meniru pola kerja tersebut, khususnya dalam hal kecepatan dan akurasi pendataan korban.

Baca Juga:

• Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Huntap Korban Longsor Taput

Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat sejak awal bencana hingga tahap pemulihan. "Pemerintah pusat hadir luar biasa. Presiden, Wakil Presiden, para menteri terus memberi perhatian, bahkan di hari libur kami tetap berkoordinasi," katanya.

Menurut Gus Irawan, berbagai bantuan telah diterima masyarakat, mulai dari santunan korban meninggal dunia, bantuan rumah rusak, perabotan, bantuan ekonomi produktif hingga jaminan hidup bulanan. "Semua fasilitas negara sebenarnya sudah tersedia. Kuncinya ada pada kecepatan daerah dalam menyiapkan data yang valid," tambahnya.

Mendagri juga merinci bantuan yang telah disalurkan, antara lain dana tunggu hunian, bantuan lauk pauk harian, bantuan perabotan Rp3 juta, serta stimulan ekonomi produktif Rp5 juta per keluarga. Bantuan tersebut disalurkan melalui sinergi berbagai lembaga seperti BNPB, Kementerian Sosial, BPS, BPKP, PLN hingga PTPN sebagai penyedia lahan.

Usai seremoni, Mendagri dan Menteri PKP meninjau sejumlah unit rumah di Blok B2 dan B4 untuk memastikan kualitas bangunan, fasilitas air bersih dan listrik, serta kelayakan hunian bagi masyarakat.

Hunian tetap ini dibangun sebagai bantuan kemanusiaan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga. Dari total 454 unit yang direncanakan, sebanyak 120 unit telah diserahkan, 227 unit masih dalam pembangunan, dan 107 unit ditargetkan rampung pada 20 April 2026.

Selain rumah, kawasan huntap juga dilengkapi fasilitas umum seperti lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, masjid, balai desa, serta jaringan jalan dan utilitas dasar. Bahkan setiap rumah dilengkapi perabotan seperti sofa, meja makan, lemari dan spring bed.

Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sumatera Utara Mujianto mengingatkan agar rumah bantuan tidak diperjualbelikan dan dimanfaatkan untuk memulai kehidupan baru.

Salah seorang warga, Mayasari, mengaku terharu menerima bantuan tersebut. "Walaupun lintas agama, mereka membantu dengan tulus. Ini menunjukkan persatuan dan kemanusiaan," ujarnya. Hal senada disampaikan Fahri Sari yang berharap adanya dukungan lapangan kerja bagi warga terdampak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta unsur Forkopimda dan Satgas PRR Tapsel. (**)

Gereja Pentakosta Sumatera Utara/Pinksterkerk Usul Hapus Pembahasan Sekolah Minggu di UU

Pembangunan PLTA Batangtoru Tidak Ganggu Habitat Orang Utan

Kabareskrim: Tak Ada Aliran Dana ke Tito Karnavian

Sultan Deli Berharap Presiden Jokowi Sukses Pada Pilpres 2019

Parlindungan Purba: DPD RI Dukung Penuh Pembangunan PLTA Batangtoru

Komisi A DPRD Sumut Dukung Pembangunan PLTA Batangtoru