Perencanaan Pembangunan Kepulauan Nias harus Berdasarkan Konsep penataan Wilayah Ideal Agar Tidak Mewariskan Masalah

Nisel (SIB)- Seiring berjalannya proses pemekaran Kepulauan Nias di tingkat pemerintah pusat menjadi provinsi daerah otonomi baru (DOB), kepanitiaan dan kepala daerah se-kepulauan Nias harus memikirkan konsep penataan wilayah agar bersinergi dan tercipta keterdukungan wilayah bagi aktifitas masyarakat.

Demikian dikatakan tokoh masyarakat Nias Justin Dakhi (78), ketika ditemui di kediamannya di Telukdalam Nisel Sabtu (8/3/2014).

Dakhi, mantan birokrat  yang sudah melanglang buana dalam pemerintahan dari Kemendagri hingga menjadi Plt kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di Sumut ini mengatakan, segenap masyarakat Nias menginginkan terbentuknya DOB yang diyakini kelak akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif karena kedekatan pemerintah provinsi berkoordionasi dengan kabupaten/ kota bahkan desa. Melalui “penetrasi” provinsi kepada pemerintahan pusat dana pembangunan akan semakin tersedia bagi pembangunan kepulauan Nias.

Namun saat ini, Dachi melihat ada hal yang agak janggal dalam perencanaan DOB provinsi, ia mengatakan usulan panitia serta kepala daerah yang menetapkan pusat pemerintahan di Gunung Sitoli kurang mengena dengan konsep pengembangan wilayah baru.

Diterangkan, seiring perkembangan zaman, kota Gunung Sitoli yang sedang berkembang dan ramai dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi semakin padat, apalagi dengan terbentuknya provinsi, diyakini ruang-ruang publik di kota akan termanfaatkan membangun sarana umum, pemerintahan, demikian juga para pelaku bisnis dan pengembang berlomba  melakukan pembangunan sehingga mengancam ketersediaan lahan kosong.

Dengan kondisi demikian,  pemerintah menjadi terbebani dengan kembali melakukan relokasi sejumlah ruang di pusat kota, jika tidak akan menjadi kendala umum yang berimplikasi terhadap gangguan dan ketidakleluasaan aktifitas masyarakat.

“Jika perkembangan signifikan, bisa saja nanti terjadi kemacetan, banjir akibat sempitnya jalanan, polusi akibat menyatunya industri dengan pusat pemerintahan dan hal-hal lainnya, panitia pembentukan provinsi dan kepala daerah harus visioner melihat perobahan puluhan tahun ke depan,” jelas Justin.

Kalau itu terjadi, lanjutnya maka akan mewariskan masalah kepada generasi dan para pemimpin berikutnya sehingga pembangunan yang dilakukan dengan jerih payah pada awal-awalnya, dalam limit waktu tertentu menuai masalah.

Ia menawarkan, dalam konsep pembangunan wilayah ideal, wacana pusat pemerintahan layaknya ditempatkan pada daerah strategis, semisal daerah perbatasan Nias dengan Nisel, atau dimana saja yang tidak berpotensi padat dan tidak sulit dibina.

Keuntungan lainnya, pendirian pusat provinsi di daerah lain akan memajukan daerah pedalaman yang selama ini terisolasi, dengan terciptanya keramaian akan merangsang daerah pinggiran dan terluar lebih berbenah  mengikuti arus kemajuan. Secara perlahan akan tercipta kegiatan ekonomi rakyat yang bermuara kepada kemajuan warga pinggiran.

Sedangkan Gunung Sitoli yang sudah mengalami proses perkembangan diprioritaskan menjadi pusat ekonomi bisnis.” Kita lihat saja negara-negara maju di Amerika, Eropa mengadopsi penataan wilayah sesuai aspek peruntukannya, ada zona pertanian, hiburan, wisata, pemukiman, industri pemerintahan dan sebagainya, ternyata itu sangat efektif mendukung masyarakat dan pemerintahan lebih cepat mengalami kemajuan serta tidak mewariskan masalah bagi generasi yang akan datang.”, jelasnya.

Panitia pemekaran dan forum kepala daerah belum terlambat merencanakan penataan wilayah Nias kelak untuk menyeragamkan pembangunan dan keramaian di kepulauan Nias. “Dengan sejumlah terobosan baru kelak mudah-mudahan para stakeholder pembangunan dapat menerima buah pikiran ini agar pelaksanaan pembangunan di Nias kelak tidak menjadi bumerang, namun menjadi ibadah yang dapat dinimati segenap masyarakat Nias untuk hidup lebih maju dan berkualitas seiring dengan daerah lainnya,” harap Justin Dakhi.

(A36/c)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.