Tapteng (SIB)- Camat Tapian Nauli, Rinaldy Siregar mengaku sudah mendengar aksi pengepungan warganya terhadap proyek Sarana Pembangunan Air Minum (SPAM) yang sedang dalam pengerjaan di Desa Tapian Nauli IV, Senin (31/9). Rinaldy kepada SIB di kantornya, Selasa (1/9) menyesalkan sikap warga yang tidak lebih dulu koordinasi dengan pemerintah desa, namun itu dianggapnya bagian dari miskomunikasi yang tidak perlu dibesar-besarkan.
Untuk menanggapi aspirasi warga, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan masyarakat dan stake holder terkait, para SKPD, serta Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU di Kantor Camat Jalan Sibolga - Barus, Kamis (3/9), sekaligus mendengarkan unek-unek yang berkembang serta mencari solusi terbaik. “Undangan sudah kita kirim melalui Kepala Desa untuk disampaikan ke masyarakat,†katanya.
Seyogianya, sambung camat, usulan pembangunan itu datang dari masyarakat sehingga pemerintah menganggarkan pembangunannya. “Tidak ujuk-ujuk datang (pembangunan) itu, tidak ada itu, semua berawal dari bawah (usulan masyarakat),†tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan Ketua MUI dan Ketua LPM, W Pasaribu. Kedua tokoh masyarakat itu mengatakan, usulan pembangunan air minum di Kelurahan Tapian Nauli maupun ibukota kecamatan sudah berlangsung 2 tahun. Mulai dari Musrenbang desa, ditindaklanjuti ke Musrenbang kecamatan dan kabupaten.
“Usulan ini awalnya dari masyarakat yang dibawa ke Musrenbang. Kalau ada yang pro kontra itu wajar, namun perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik dengan tidak menghambat pembangunan, apalagi merugikan bagi masyarakat sekitar,†kata W Pasaribu.
Kepala Desa, Simri Hutagalung menyesalkan protes masyarakat. Menurutnya sikap itu tidak perlu terjadi kalau masyarakat pro aktif saat Musrenbang desa. “Jangan kalau diundang tidak datang, tetapi saat sudah ada pembangunan langsung diprotes. Terkait permintaan masyarakat untuk pembangunan bendungan irigasi, seharusnya disampaikan ke Musrenbang desa, supaya bisa dibawa ke Musrenbang Kecamatan,†katanya.
(E05/q)