Usulan Plt Pangulu Sukisno Belum Terealisasi, Puluhan Warga Nagori Wonorejo Demo Kantor Camat

Simalungun (SIB)- Puluhan warga di Nagori Wonorejo, Kecamatan Pematangbandar, Simalungun,  unjuk rasa mendesak pengajuan nama pelaksana tugas Pangulu Nagori Wonorejo  atas nama Sukisno oleh Camat Pematangbandar  ke BPMN Simalungun, Selasa (1/9) siang. Warga meminta pertanggungjawaban Camat Pematangbandar Sahat Manik yang mengabaikan usulan Maujana Nagori Wonorejo.

Awalnya, warga yang sebagian dari kaum ibu itu berkumpul di depan mesjid Wonorejo. Mereka membawa spanduk dan poster dan berjalan kaki menuju kantor Camat Pematangbandar.

Amatan SIB, spanduk berisi kecaman dibentangkan, diantaranya “Camat Sudah Salahgunakan Hak Demokrasi”, “Copot Camat Pematangbandar”, “Camat Sudah Intervensi Hak Maujana”.

Tidak berlangsung lama warga yang ingin menemui camat diterima langsung di ruang Harungguan oleh staf camat dan camat. Dalam pertemuan itu, Ketua Maujana Drs Zaelani mengatakan, bahwa camat tidak konsisten dengan kebijakan langsung yang disampaikannya kepada Maujana.

“Sekali lagi pak camat kami menyampaikan kecewa yang sangat mendalam atas usulan bapak itu yang mengabaikan keputusan kami yang pada dasarnya merupakan saran dari bapak,” kata Zaelani di hadapan warga dan puluhan anggota GP Ansor Simalungun.

Menanggapi kekecewaan tersebut, Camat Sahat Manik tidak menampik telah menyampaikan usulan musyawarah kedua tersebut, namun menurutnya itu sebatas obrolan belaka. tetapi demikian ia mengatakan mendukung dan sepakat akan mengajukan nama Sukisno ke BPMN Simalungun sebagai calon pelaksana tugas Pangulu Nagori Wonorejo.

“Mungkin ini hanya salah paham saja, waktu itu saya maksudnya curhat saja rupayanya ditanggapi serius oleh Maujana. Namun saya akan ajukan putusan Maujana yang menghunjuk Sukisno sebagai Plt Pangulu Nagori Wonosari ke BPMN,” ujarnya pada warga.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan dari Polsek Perdagangan dan Barisaan Ansor Serbaguna (Banser) Simalungun. Saat ini warga masih menanti realisasi kebijakan yang disampaikan oleh camat. (C07/C08/k)