Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 16 Februari 2026

Lahan Pertanian untuk Korban Erupsi Sinabung di Puncak 2000 Dibuka

- Sabtu, 05 September 2015 18:07 WIB
542 view
Lahan Pertanian untuk Korban Erupsi Sinabung di Puncak 2000 Dibuka
SIB/Alexander Hr Ginting
BUKA: Bupati Karo Terkelin Brahmana SH disaksikan Wakil Ketua DPRD, Inolia Br Ginting, Kapolres, Kajari Kabanjahe dan Plt Kadis Pertanian, Sekda dan masyarakat lainnya membuka lahan pertanian dengan mentraktor lahan pertanian secara simbolis kemarin di Pu
T Karo (SIB)- Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Ketua DPRD Karo Inolia Br Ginting, Kapolres, AKBP Victor T Tambunan SH SIk, Kajari Kabanjahe I Dewa Gde Wirajana SH, Sekda dr Saberina MARS serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo, membuka lahan pertanian untuk warga Desa Bakerah di lokasi Puncak 2000 Desa Kacinambun Kecamatan Tigapanah. BNPB melalui bupati Karo mengalokasikan 56 hektare lahan untuk 112 kepala keluarga (kK) pengungsi Sinabung.

Demikian dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH  kepada SIB, Jumat (4/8) di Kacinambun.

Dengan tersedianya lahan pertanian berkisar 0,5 Ha KK untuk pengungsi warga Desa Bakerah di lokasi Puncak 2000 diharapkan pengungsi dapat memulai aktivitas bertani. Pihak Dinas Pertanian meneliti struktur dan kesuburan tanah. Komoditi apa yang cocok dan tanamam apa yang nanti ditanam agar berhasil.

Lahan pertanian ini disewa Rp2,5 juta/ha/tahun ditanggung BNPB. Lahan pertanian untuk 2 desa, Simacem dan Sukameriah serta desa-desa yang direlokasi juga akan terus diperjuangkan. Tergantung bagaimana kebijakan pemerintah pusat melalui BNPB dan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, warga desa lainnya, telah diberikan sewa lahan untuk bertani. “Kami mengharapkan masyarakat pengungsi dapat memaklumi. Pemerintah tetap berupaya maksimal untuk memberikan bantuan dan solusi kepada masyarakat pengungsi. Harus dipahami bahwa, kebijakan pemerintah daerah atau bupati tidak ada dalam memberi keputusan dalam penanganan pengungsi. Tapi mutlak kebijakan pemerintah pusat,” jelas bupati. (BR2/c).
 


SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru