Paripurna KUA PPAS PAPBD Padangsidimpuan 2015 Diwarnai Aksi Demo

Padangsidimpuan (SIB)- Sidang paripurna nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2015, Senin (7/9), diwarnai unjuk rasa dan interupsi anggota dewan.

Pantauan SIB di lokasi,  aksi demo dilakukan Massa yang menamakan diri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simpul Demokrasi Pemuda Pemerhati Uang dan Aset Negara Padangsidimpuan. Mereka berorasi di luar pagar gedung DPRD yang dikawal personil Sat Pol PP dan kepolisian setempat.

Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Padangsidimpuan mundur dari jabatannya atas dugaan intervensi pembelian laptop, infocus, printer dan buku di sekolah-sekolah di Padangsidimpuan. Kendati didatangi pendemo rapat paripurna tersebut tetap berjalan sesuai jadwal.

Setelah sidang diskors pimpinan rapat untuk dilanjutkan dengan penetapan KUA dan PPAS P APBD pada Jumat (11/9), dua anggota dewan Imam Ghazali dan H Marataman Siregar, menyampaikan interupsi terkait berbagai persoalan yang dihadapi anggota dewan.

Imam Ghazali mempertanyakan keseriusan ketua dewan merangkul dan menciptakan soliditas sesama anggota dewan tanpa diskiriminasi. Soalnya, menurut dia, terkesan ada pilih kasih atau diskriminasi perlakuan terhadap anggota dewan dipertontonkan ketua dewan.

"Saya gak ngerti jadinya, apa perbedaan anggota dewan yang duduk di Badan Musyawarah (Bamus) dan anggota dewan di Badan Anggaran (Banggar). Karena selama ini saya merasakan ada diskriminasi perlakuan terhadap anggota dewan yang duduk di Banmus," ungkap Imam yang duduk sebagai anggota Bamus.  Politisi PKPI ini meminta pimpinan DPRD memberikan klarifikasi atau penjelasan supaya anggota dewan memahami tugasnya.

Marataman Siregar, Ketua Komisi I DPRD meminta ketua dewan untuk turun tangan mempercepat proses pencairan dana perjalanan dinas dewan yang sering mentok di Bagian Keuangan. "Saya sudah bolak-balik ke sana kemari,  baik Sekwan maupun stafnya belum juga mencairkan anggaran perjalanan dinas yang sudah saya laksanakan  beberapa bulan lalu," katanya.

Dia pun akan membuka atau mengungkap semua borok dan permasalahan di DPRD ke publik apabila dalam waktu dekat hak miliknya itu (anggaran perjalanan dinas DPRD) tidak segera dicairkan.

Namun interupsi tersebut tidak ditanggapi pimpinan rapat Taty Aryani maupun dua wakilnya Edi Jurianto dan Ahmad Yusuf, karena sidang sudah diskors  dan berjanji akan menyelesaikannya di luar rapat DPRD. (E08/y)