Terkait Permasalahan Pupuk Upsus di Desa Gajah, DPRD Asahan Segera Panggil Semua Pihak Terkait

Kisaran (SIB)- Kompleksnya permasalahan pendistribusian pupuk bantuan Upsus 2015 di Desa Gajah menarik perhatian anggota dewan. Karena itu, DPRD Asahan melalui Komisi B yang membidangi masalah pertanian akan memanggil semua pihak terkait mulai dari Dinas Pertanian (Distan), Badan Ketahanan Pangan, penyuluh pendamping, Kepala UPT Pertanian Kecamatan Meranti hingga Kelompok Tani.

“Karena menyangkut terwujudnya swasembada pangan, secepatnya mereka akan kita panggil,” kata Ketua Komisi B DPRD Asahan di ruang kerjanya, Senin (7/9).

Dijelaskan, setelah membaca berita di SIB mengenai adanya dugaan pungli serta manipulasi data bahkan terkesan fiktip pada pendistribusian pupuk bantuan Upsus yang merupakan program pemerintah, hati mereka jadi tergerak untuk menyelesaikannya.

“Karena itu, kita panggil semua pihak terkait guna mengetahui sampai di mana praktik mafia berlangsung. Kita tidak mau terjadi keresahan di tengah-tengah petani sehingga akan merugikan petani itu sendiri,” ujarnya.

Dijelaskan lagi, pada pemanggilan nanti, Komisi B akan meminta kejelasan dari Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan mengenai dugaan pungli kepada anggota Koptan padahal mereka sendiri yang mengambil pupuk ke gudang. Selanjutnya, mengapa data penerima bantuan pupuk menggunakan data lama saat Kabupaten Batubara masih bergabung dengan Kabupaten Asahan.

“Ini harus dijelaskan secara detail. Kita tidak mau masalah dimaksud penyelesaiannya berlarut-larut,” pungkasnya.

Sebelumnya telah diberitakan SIB, Sabtu (5/9) pendistribusian pupuk bantuan pemerintah yang merupakan Upsus Swasembada Pangan di Desa Gajah Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan bermasalah. Oknum ketua kelompok tani (Koptan) disinyalir menambah atau menggelembungkan data, membuat data fiktip sekaligus melakukan pungli kepada para petani padi sawah (angotanya, red). (D04/q)